Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2018-2019 akan dimulai pada awal November mendatang. Dalam rangka mempersiapkan Kunjungan Kerja Reses yang akan dilaksanakan pada 1 hingga 5 November mendatang, Komisi II DPR RI menggelar rapat koordinasi (Rakor) dengan para eselon I kementerian dan lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi II DPR RI. Dengan rakor ini, diharapkan akan menjadi langkah awal untuk saling terkoordinasi.

“Oleh karena itu, diharapkan kepada seluruh mitra kerja terkait agar dapat membantu guna mempersiapkan  dan mengkoordinasikan kepada para mitra di daerah, agar acara dapat berjalan dengan lancar,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron saat memimpin rapat koordinasi bersama eselon 1 mitra kerja di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (22/10/2018).

Selama ini, dalam kunjungan kerjanya ke daerah, baik kunjungan kerja spesifik maupun kunjungan kerja reses, Anggota DPR RI seringkali tidak mengetahui program-progtam di daerah, baik itu capaiannya maupun kendala-kendalanya. Atas dasar itu juga menurut Herman, rapat koordinasi ini penting dilakukan sebelum terjun langsung ke daerah.

“Kelaknya kunjungan kerja reses ini diharapkan mampu mengakomodir seluruh program mitra kerja Komisi II DPR RI. Agar rakyat bisa tahu juga bisa mengetahui concern dari kementerian dan lembaga tersebut," tambah legislator Partai Demokrat ini.

Herman menginginkan hasil temuan kunjungan kerja reses ini menjadi masukan bagi kementerian dan lembaga terkait dalam membuat atau mengevaluasi program kerja. Sehingga, pihaknya berharap, pejabat yang mendampingi saat kunjungan kerja reses ini adalah pejabat eselon I.

“Kami ingin kunjungan kerja ini bukan hanya menjadi catatan ata dokumen yang tidak berarti. Kami ingin agar temuan kami di lapangan yang juga menjadi catatan politik bagi kami, dapat ditindaklanjuti oleh kementerian dan lembaga terkait," tandas legislator dapil Jawa Barat VIII itu.

Pada masa reses kali ini, Komisi II DPR RI akan berkunjung ke tiga provinsi yaitu, Lampung, Kalimantan Barat serta Nusa Tenggara Barat. Selain melakukan evaluasi terhadap pelayanan publik, Komisi II DPR RI juga akan mengevaluasi serapan anggaran terhadap program pemerintah pusat di daerah. (es/sf)