Anggota Komisi VI DPR RI Hamdhani. Foto : Runi/rni

Anggota Komisi VI DPR RI Hamdhani berharap setelah pagu anggaran Kementerian Perdagangan tahun 2019 senilai Rp 3,293 triliun disahkan, Kemendag harus pro aktif dalam menyukseskan program-program perdagangan dalam negeri. Mengingat Kemendag adalah garda terdepan dalam pengelolaan perdagangan negara.

“Dari anggaran itu kan ada juga untuk pembuatan pembuatan pasar-pasar tradisional, yang dibutuhkan oleh UKM-UKM kita,” terang Hamdhani setelah Rapat Kerja antara Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan dan Ketua Komisi Pengawas Persaiangan Usaha (KPPU) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (22/10/2018).

Legislator Partai NasDem itu juga meminta Menteri Perdagangan agar membenahi sektor hulu daripada pasar-pasar yang sudah ada. Ia menyarankan pasar yang sudah ada di daerah-daerah diberi intensif agar bisa lebih hidup lagi dan lebih berkembang dari sekarang.

Kemendag diminta mensuplai anggaran untuk pembangunan pasar di daerah-daerah yang tidak berbenturan dengan aturan pemerintah setempat serta kepemilikan lahan tanahnya juga harus jelas. “Itu sudah terlihat dan sudah terealisasi. Seperti di tempat saya Kalimantan sudah ada itu, sudah terealisasi sekarang,” tandas Hamdhani.

Di sisi lain, legislator dapil Kalimantan Tengah itu mengkritisi bagaimana posisi Kemendag di tingkat World Trade Organization (WTO) pada sidang-sidang internasional yang harus bisa meloloskan produk-produk dalam negeri Indonesia yang masuk ke pasar Eropa.

“Ada semacam aturan dari negara EU (The European Union, RED) tentang barang-barang Indonesia yang masuk dalam negative list, ini di dalam sidang-sidang WTO Kemendag harus ambil peranan penting dalam menyelamatkan produk kita di mata dunia,” pungkas Anggota Baleg DPR RI itu. (es/sf)