Pemerintah Harus Penuhi Kekurangan Perumahan Anggota TNI

11-01-2011 / KOMISI I

     Anggota Komisi I DPR-RI HM. Syahfan Badri Sampurno mengatakan, Kekurangan (back-log) 200 ribu rumah bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus segera dipenuhi oleh pemerintah dengan melakukan berbagai terobosan.

   “Karenanya pemerintah perlu melakukan langkah terobosan. Karena dengan langkah-langkah konvensional selama ini tidak akan berhasil,” demikian disampaikan Drs. HM. Syahfan Badri Sampurno, anggota Komisi I DPR-RI di kantornya hari ini, Selasa (11/1).

 Selama ini, dengan anggaran dari APBN sekitar Rp. 30 milyar pertahun, pemerintah hanya dapat memenuhi seribu rumah dinas saja. Meskipun ditambah dengan bantuan uang muka yang diberikan oleh Badan Perencanaan Tabungan Perumahan (Bapertarum) untuk 1500 hingga 2000 rumah, maka paling banyak hanya memenuhi tiga ribu rumah per tahunnya.

“Hal ini menunjukkan bahwa antara kebutuhan TNI dan kemampuan pemenuhan pemerintah masih sangat jauh,”terangnya.

Untuk itu, Syahfan mendesak pemerintah melakukan beberapa langkah terobosan, misalnya Menteri Keuangan melakukan terobosan administratif dengan mempermudah pengalihan aset tanah atau bangunan milik TNI dari golongan 1 ke golongan 3.

 “Jika hal ini bisa segera  dilakukan, maka aset-aset dapat dikelola oleh pihak lain yang ditunjuk oleh TNI. Misalnya dikelola oleh developer yang mengembangkannya menjadi perumahan, maka developer tersebut dapat diwajibkan membuat rumah bagi TNI dari sebagian lahan yang dikelolanya”, ungkap Anggota Fraksi PKS ini.

Selain itu, lanjut Syahfan, TNI harus melakukan kerjasama dengan Kementerian Perumahan Rakyat dan pemerintah daerah agar dapat memprioritaskan ketersediaan Rumah Susun Sewa maupun Rumah Susun Hak Milik bagi TNI.  “Langkah lain misalnya, dengan memanfaatkan rusun yang sudah ada namun kurang tepat peruntukannya bagi pekerja, seperti beberapa rusun di Jakarta yang karena lokasinya tidak tepat sehingga tidak diminati kelompok pekerja,”paparnya.  

Dengan langkah ini, tambahnya, maka setidaknya back-log bisa cepat dikejar. Kalau hanya dengan langkah-langkah biasa saja seperti selama ini, sampai kiamat tentara kita masih kekurangan rumah. (si)

BERITA TERKAIT
Indonesia Masuk BRICS, Budi Djiwandono: Wujud Sejati Politik Bebas Aktif
09-01-2025 / KOMISI I
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono menyambut baik masuknya Indonesia sebagai anggota BRICS. Budi juga...
Habib Idrus: Indonesia dan BRICS, Peluang Strategis untuk Posisi Global yang Lebih Kuat
09-01-2025 / KOMISI I
PARLEMENTARIA, Jakarta - Keanggotaan penuh Indonesia dalam aliansi BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) menjadi isu strategis yang...
Amelia Anggraini Dorong Evaluasi Penggunaan Senjata Api oleh Anggota TNI
08-01-2025 / KOMISI I
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendorong evaluasi menyeluruh penggunaan senjata api (senpi) di lingkungan TNI....
Oleh Soleh Apresiasi Gerak Cepat Danpuspolmal Soal Penetapan Tersangka Pembunuhan Bos Rental
08-01-2025 / KOMISI I
PARLEMENTARIA, Jakarta - Tiga anggotaTNI Angkatan Laut (AL) diduga terlibat dalampenembakan bos rental mobil berinisial IAR di Rest Area KM...