Komisi VII Dukung Pembangunan PLTN di Kalbar

05-11-2018 / KOMISI VII
Gubernur Provinsi Kalbar Sutarmidji saat memberikan jawaban/Foto:Iwan.A/Iw

 

Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu mengatakan, Komisi VII DPR RI mendukung Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) agar memiliki Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pertama di Indonesia. Mengingat tingginya potensi uraniun yang dimiliki Provinsi Kalbar, khususnya di Kabupaten Melawi.

 

“Pengembangan PLTN ini dinilai perlu demi masa depan. Agar kebutuhan listrik di Kalbar tercukupi, sekaligus bisa memasok listrik untuk kebutuhan industri,” kata Gus Irawan saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI dengan Gubernur Provinsi Kalbar Sutarmidji beserta jajaran di Kantor Gubernur Kalbar, Jumat (02/11/2018).

 

Legislator Partai Gerindra itu mengungkapkan, Provinsi Kalbar masih perlu banyak berbenah untuk meningkatkan kondisi kelistrikan yang ada. Total suplai listrik di daerah ini mencapai mencapai 603 Mega Watt (MW). Sebanyak 150 MW diantaranya diimpor dari Malaysia, sedangkan beban puncak sebesar 568 MW.

 

Untuk mencukupi kebutuhan listrik dimasa depan, kata Gus Irawan, pembangunan PLTN dinilai dapat menjadi alternatif. PLTN bisa menjadi solusi konkret, apalagi melihat potensi nuklir yang sudah ada. Akan tetapi, untuk mewujudkannya harus ada kajian dan pertimbangan yang matang.

 

“Pasti semua harus dihitung positif dan negatifnya. Seperti contoh Jepang negara yang sering terjadi gempa, berani bangun PLTN. Tapi semua dihitung positif dan negatifnya,” tandas legislator daerah pemilihan (dapil) Sumatera Utara II itu.

 

Gus Irawan menilai, selama ini Dewan Energi Nasional (DEN) belum menjadikan pengembangan energi nuklir sebagai prioritas. Namun ke depan, bukan tidak mungkin kebijakan energi nasional bisa direvisi. “Tinggal diyakinkan ke pemerintah. Tentu secara kajian harus aman dan kami berharap ada satu kebijakan dari pemerintah,” pungkasnya.

 

 

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi juga menyatakan siap mendukung agar Provinsi Kalbar memiliki PLTN. Menurutnya, persoalan listrik di daerah ini merupakan masalah klasik. Bahkan sampai sekarang masih juga sering terjadi pemadaman listrik. “Kebutuhan 150 MW masih impor dari Malaysia. Padahal di sini ada sumber uranium bahkan thorium. Itu karunia Tuhan, tapi masih impor,” ujar

 

Menurut legislator Partai NasDem itu, saat ini ilmu pengetahuan dan teknologi sudah menjawab bahwa PLTN generasi keempat sangat aman. Jika sebelumnya banyak pihak takut dengan dampak atau risiko PLTN, sekarang tidak lagi. “Selain itu, dari segi biaya pun teknologi nuklir dinilai sudah sangat kompetitif dengan batubara bahkan bisa lebih kecil dari biaya PLTU,” tandas legislator dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.

 

 

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Kalbar Sutarmidji menyatakan, akan mengkaji alternatif penggunaan energi nuklir di Kalbar. Pemprov siap bekerjasama dengan berbagai pihak, seperti Universitas Tanjungpura (Untan), Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) serta Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).

 

“Energi listrik dari nuklir di Provinsi Kalbar sama-sama kami seriusi, karena Malaysia diam-diam juga sudah membangun PLTN," pungkasnya. (iw/sf)

BERITA TERKAIT
Program MBG Diluncurkan: Semua Diundang Berpartisipasi
06-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Gizi Nasional dijadwalkan akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini, Senin, 6 Januari 2025....
Komisi VII: Kebijakan Penghapusan Utang 67 Ribu UMKM di Bank BUMN Perlu Hati-Hati
04-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti rencana pemerintah yang akan menghapus utang 67 ribu...
Pemerintah Diminta Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif Indonesia
03-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini dituntut untuk menata dan...
Dina Lorenza Dukung Kenaikan PPN: Harus Tetap Lindungi Masyarakat Menengah ke Bawah
24-12-2024 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza mendukung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen...