Wakil Ketua Komisi XI Achmad Hafisz Tohir bersama Tim Kunjungan berfoto bersama jajaran mitra kerja usai melakukan pertemuan saat Kunker Komisi XI DPR baru-baru ini ke Sumsel.Foto :Sugeng/rni

Komisi XI DPR mendorong jajaran Kementerian Keuangan Dirjen Pajak (DJP) Kantor Wilayah Provinsi Sumsel dan Babel dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI juga bermaksud mendapatkan data dan informasi terkini mengenai kondisi ekonomi terkini di wilayah Sumatera selatan. Cakupannya meliputi perkembangan kondisi capaian penerimaan pajak, bea cukai, Pendapatan Asli Daerah (PAD), hasil pemeriksaan BPK serta peran BPKP dalam mengawal penerimaan anggaran daerah Sumatera Selatan,"ujar Wakil Ketua Komisi XI Achmad Hafisz Tohir saat Kunker Komisi XI DPR baru-baru ini ke Sumsel.

Dia menambahkan, Kunjungan Kerja Komisi XI DPR ke Sumsel juga ingin mengetahui gambaran pelaksanaan tugas instansi-instansi pemerintah pusat yang ada di daerah serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

"Berbagai kendala yang dihadapi di lapangan kami harapkan dapat dibahas bersama dan akan menjadi bahan masukan saat rapat kerja dengan kementerian/lembaga terkait,"ujarnya.

Menurutnya, DPR akan terus mendorong mitra kerja agar memperoleh hasil maksimal dalam mencapai target penerimaan negara/daerah dalam rangka mendukung program Pemerintah.

Pada kesempatan tersebut, turut hadir Gubernur Prov. Sumsel Herman Deru, Kanwil Bea Cukai Sumsel, Dirut Bank SumselBabel, Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara, Kepala Perwakilan BPK, Kepala Perwakilan BPKP, DIrut Jakabaring Sport City (JSC).

Saat Pertemuan tersebut, Kanwil DJP Sumsel melaporkan bahwa penerimaan Pajak di Sumsel belum menggembirakan. Pasalnya, banyak perusahaan yang di Sumsel namun pusat kantornya tidak di Sumsel, melainkan di Provinsi lain.

Sementara itu, Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara, Bony Anang Dwijayanto menerangkan bahwa Akuntabilitas Keuangan Pemerintah di wilayah Sumatera Selatan yang terdiri dari 18 Pemda telah 100% mencapai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI). (si)