Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso mendukung pembentukan pansus Pajak karena melalui langkah ini diharapkan dapat mengurai kekisruhan perpajakan.  “Sebenarnya idealnya memang pansus, saya kira bisa menjadi solusi,” kata Priyo saat konperensi pers di ruang wartawan gedung DPR RI, Senayan Jakarta hari ini, Jumat, (14/1).

Ia menambahkan sesuai tata tertib Panitia Khusus anggotanya lintas komisi dan Pansus Pajak sebaiknya lebih didominasi dua komisi terkait yaitu Komisi III dan Komisi XI.

Terkait keputusan rapat internal Komisi III DPR RI yang juga akan membentuk Panja Mafia Pajak, Priyo mengatakan akan membicarakannya dalam rapat koordinasi yang akan dipimpinnya dalam waktu dekat. “Perlu ada rapat koordinasi antar komisi III dan XI,” Katanya.

Pada kesempatan tersebut, Priyo Budi Santoso menilai, proses penyelesaikan kasus mantan pegawai Ditjen Pajak, Gayus Tambunan terkesan dicicil sedikit demi sedikit dan tidak tuntas.  Baginya apa yang telah disampaikan Gayus dalam persidangan, akan mengungkapkan borok dalam perpajakan negara patut direspon oleh aparat.

“Perlu ikhtiar kolektif baik parlemen maupun pemerintah,” tandas Priyo. karena itu, tegasnya, demi keadilan aparat penegak hukum perlu didorong untuk membuka semua permasalahan terkait mafia pajak, tidak hanya kasus Gayus Tambunan.

Dia menambahkan, kasus Gayus terkesan dipolitisasi karena itu, perlu ada tindakan kolektif untuk membuka dan mengungkap tuntas kasus mafia pajak. “Bukan hanya untuk Gayus tambunan artinya jangan bola (temua fakta) dari Satgas saja,”paparnya.

Menurut Priyo, kasus sidang gayus telah menghadirkan fakta-fakta yang menarik. “Melalui informasi tersebut diharapkan dapat mengungkap borok perpajakan negara, jangan sampai pajak negara terserap habis oleh mafia-mafia seperti mereka,  karena itu segera buka semua,”tegasnya. (si/iky)