Kekayaan alam yang melimpah di propinsi Sumatera Utara (Sumut) tidak sebanding dengan peningkatan kesejahteraan penduduknya. Ternyata masih ada kematian yang disebabkan karena kasus gizi buruk. Berdasarkan data yang ada dari   27 Kabupaten/Kota di propinsi Sumatera Utara sebesar 4,2% kematian disebabkan oleh gizi buruk.

“Sampling  27 Kabupaten/ kota di provinsi Sumut mengindikasikan kasus gizi buruk sebesar 4,2 persen, yang mengakibatkan pada kematian 3 orang pada tahun 2010,” kata anggota komisi IX DPR RI,  Verna Gladies Merry Inkriwang  dihadapan  Pimpinan dan Staff  Pemda Sumut, saat komisi IX DPR RI melakukan Kunjungan Kerja ke Sumutera Utara yang dipimpin oleh  Wakil Ketua Komisi IX DPR,  Irgan Chairul Mahfiz, 20/12/2010 

Lebih lanjut politisi muda demokrat ini mengemukakan keprihatinannya  atas kejadian tersebut karena Sumut yang terkenal dengan kekayaan alamnya masih ada masyarakatnya yang kekurangan gizi.    

Menurut Verna, sungguh ironis propinsi yang pembangunan daerahnya sangat pesat dan didukung oleh kekayaan alam yang melimpah namun masih terdapat korban gizi buruk. “Sungguh ironis dibandingkan dengan pesatnya pembangunan fisik. Bahkan 10 tahun terakhir kenaikan pentakit TB Paru naik significant,” sindirnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Anshori Siregar dari Fraksi PKS. Bahkan dirinya menjelaskan lebih tegas kalau pembangunan sarana kesehatan di Sumut tidak sesuai dengan yang diharapkan. Menurutnya, pemerintah daerah kurang serius menangani persoalan sosial masyarakatnya.

“Sumatera Utara itu kaya akan sumberdaya alam, terutama perkebunan karet dan kelapa sawit yang terluas di Indonesia. Tetapi masih ada gizi buruk, bahkan puskesmas yang dibangun dengan dana milyaran rupiah jadi tidak berguna,” ucap Anshori.

Anggaran Minim

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR Irgan Chairul Mahfiz mengatakan bahwa masih terjadinya kasus gizi buruk secara nasional disebabkan karena masih minimnya anggaran kesehatan dalam APBN 2011.

Menurutnya, pagu anggaran yang masih definitif sebesar 27 trilyun merupakan 2,2 persennya dari APBN 2011. “Ini masih jauh dari amanat Undang-undang Kesehatan yang mengalokasikan 5 persen dari APBN 2011,” tegas Irgan.

Hal itu, lanjutnya, persoalan kesehatan banyak yang belum teratasi sehingga akan mengganggu target Millenium Development Goals (MDGs). “Masalah kesehatan banyak yang belum tercover, angka kematian ibu dan bayi masih tinggi ditambah dengan kasus gizi buruk. Kita masih jauh dari target MDGs 2015,” kata Irgan.

Kemudian, kata Irgan, DPR RI akan berusaha meningkatkan anggaran kesehatan masyarakat sampai kepelosok daerah. “DPR berkomitmen memperjuangkan anggaran kesehatan, terutama untuk daerah terpencil , daerah miskin dan wilayah perbatasan,” ucapnya seraya menambahkan perlunya peningkatan mutu Rumah Sakit Umum Daerah agar masyarakat kita tidak perlu berobat keluar negeri.

Sementara itu, anggota Komisi IX dari Fraksi PDI-P Surya Chandra Surapaty mensinyalir data jumlah masyarakat miskin Dinas Kesehatan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan.

Menurutnya, masyarakat miskin yang masih kesulitan membayar biaya rumah sakit masih tinggi. “Data dari Kementrian Kesehatan menyebutkan Jamkesmas sudah mengcover 76 juta rakyat miskin. Ini rakyat miskin yang mana ? Sering kita dengar masyarakat kesulitan membayar biaya rumah sakit,” ucapnya. (TR)