Anggota Komisi VII DPR RI Yulian Gunhar saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Jumat (30/11/2018). Foto : Erman/Man

Anggota Komisi VII DPR RI Yulian Gunhar menilai, Tempat Penampungan Sementara (TPS) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) PT. PaxOcean Batam sudah cukup baik. Hanya saja ada beberapa hal yang masih perlu disempurnakan, diantaranya harus ada kesesuaian dengan regulasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Beberapa hal yang perlu disempurnakan lagi oleh PT. PaxOcean, terutama berkaitan dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Peraturan Pemerintah (PP) 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3,” terang Yulian saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Jumat (30/11/2018).

Setelah meninjau langsung TPS limbah B3 PT. PaxOcean, Yulian menjelaskan seharusnya area tersebut tidak dibiarkan berserakan dan harus segera dibersihkan. “Saat kita singgah, ada limbah berserakan di depan, dan harusnya segera dibersihkan dan tidak dibiarkan seperti itu,” tambah legislator PDI Perjuangan itu.

Pada Kunspek ini, Komisi VII DPR RI ingin memastikan ketaatan perusahaan-perusahaan yang melakukan pengolahan limbah, penghasil limbah, pemanfaatan limbah, bahkan humusan limbah terhadap aturan yang ada. Salah satu contohnya adalah penyimpanan sementara limbah B3 itu kurun waktunya adalah 90 hari.

“Dan limbah B3 ini kan sebetulnya memang menjadi persoalan dalam isu lingkungan hidup. Kembali lagi saya tegaskan, Panja Limbah dan Lingkungan Komisi VII DPR RI mengawal regulasi berjalan dengan sebaik-baiknya,” tegas Yulian.

Pada kunjungan sebelumnya, disampaikan Yulian, Panja Limbah dan Lingkungan Komisi VII DPR RI menemukan beberapa perusahaan tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup dan limbah pengolahan limbah.

“Kita melakukan penyegelan, kita saksikan bersama mitra kita Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam hal ini Ditjen Gakkum LHK. Gakkum sendiri yang turun melihat situasi seperti itu, langsung mereka segel,” pungkas legislator dapil Sumatera Selatan itu. (es/sf)