Tim Kunpek Komisi II Berfoto bersama usai melakukan pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.di Lembang, Jawa Barat.Foto :Mastur/rni

Pemerintah perlu mempertimbangkan kendala dan kesiapan masyarakat untuk mencapai target proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Ternyata dalam tahun 2018 ini ditargetkan 9 juta, namun banyak kendala teknis di lapangan dan pengetahuan masyarakat sangat minim.

Demikian ditegaskan Anggota Komisi II DPR RI Firmansyah Mardanoes di sela-sela mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, Senin (10/12/2018). Untuk itu kata Firmansyah, perlu lebih banyak dilakukan sosialisasi, dan jika dijumpai kendala, maka harus segera dicari jalan penyelesaiannya.

“Memang sistem itu lebih efisien, simpel dan tidak berbelit-belit, tapi kalau masyarakat tidak mengetahui, maka tidak akan jalan. Ini catatan penting yang perlu diperhatikan,” tegas legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.

Ditambahkan Firmansyah, pengetahuan masyarakat terhadap PTSL masih minim, malah sebagian menganggap program ini sama dengan Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona), padahal berbeda. “Adanya perbedaan ini masih harus dijelaskan kepada masyarakat,” tandas legislator dapil Kalimantan Barat ini.

Sementara Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron yang memimpin Tim Kunspek ini menyambut baik PTSL di KBB dan Kabupaten Bandung berhasil diselesaikan pendataannya meski masih dalam proses pembuatan sertifikat. Artinya, imbuh legislator Partai Demokrat itu, target 60 ribu bisa dicapai kendati banyak tantangan dan persoalan yang dihadapi.

“Misalnya kebijakan anggaran karena targetnya makin tinggi, maka harus didukung anggaran yang memadai. Ini yang menjadi kendala besar PTSL. Selain itu ada kendala dari kepala desa yang tidak mendukung sepenuhnya untuk melakukan PTSL," pungkas legislator dapil Jawa Barat itu. (mp/sf)