Komisi II DPR Pastikan Netralitas ASN Banten

12-12-2018 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Riza Patria berfoto bersama dengan Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy usai melakukan pertemuan dengan Tim Kunspek Komisi II.Foto :Andri/rni

 

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Riza Patria menyatakan bahwa ia memastikan aparatur sipil negara (ASN) di Banten akan bersikap netral. Hal ini ia sampaikan ketika melaksanakan kunjungan kerja spesifik (Kunspek) ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, Selasa, (11/12/2018).

 

Kunspek tersebut bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan daerah khususnya Provinsi Banten menjelang pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) periode 2019-2024.

 

“PNS dalam hal ini memang memiliki hak mencoblos namun untuk menjaga  Netralitas ASN-nya  juga faktor penting untuk suksesnya Pileg dan Pilpres,” Ujar Riza ketika ditemui Parlementaria.

 

Riza menambahkan bahwa ada hal lain yang perlu dituntaskan untuk menunjang keberhasilan Pileg dan Pilpres 2019. Hal tersebut meliputi penyelesaian program e-KTP yang secara langsung berkaitan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Begitupun dengan proses pengamanan dan keamanan Pemilu 2019.

 

Sementara itu, Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy mengakui Pemprov Banten telah melakukan proses pemutakhiran data untuk menjamin warga Banten mendapatkan hak pilihnya.

 

Andika juga menambahkan, bahwa tugas utama Pemprov Banten saat ini adalah mempersiapkan dan menjaga kondusifitas Pemilu 2019 di Banten. Salah satunya dengan cara menjamin netralitas ASN di Banten. “Kami berharap persiapan ini dapat menjaga kodusifitas jelang pileg dan pilpres 2019  di Banten,” imbuhnya. (man/eps)

BERITA TERKAIT
Bahtra Banong Ingatkan Hakim MK Jaga Netralitas dalam Sengketa Pilkada Serentak
09-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, mengingatkan seluruh hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjaga netralitas...
Komisi II Siap Berkolaborasi dengan Kemendagri Susun Draf dan NA RUU Pemilu
06-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pihaknya siap berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam...
Perlu Norma Baru untuk Antisipasi Terlalu Banyak Pasangan Capres-Cawapres
04-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyebut DPR dan pemerintah akan mengakomodasi indikator pembentukan norma baru...
Putusan MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden Jadi Bahan Revisi UU Pemilu
03-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang...