Kekurangan Alutsista TNI Harus Mendapat Perhatian Serius Pemerintah

14-12-2018 / KOMISI I
Anggota Komisi I DPR RI Effendi M.S. Simbolon bersama tim Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI  hadir pada pertemuan dengan jajaran Kodam IX/Udayana Denpasar, Bali.Foto :Oji/rni

 

Anggota Komisi I DPR RI Effendi M.S. Simbolon mengungkapkan keprihatinannya mendengar pemaparan Asisten Perencanaan Kodam (Asrendam) IX/Udayana, Denpasar, Bali, bahwa hampir seluruh Korem kondisinya mengenai kekurangan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) relatif sama.

 

Hal tersebut dikatakan Effendi saat melakukan pertemuan dalam rangka Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI dengan jajaran Kodam IX/Udayana dengan tema "Upaya TNI Dalam Mengamankan Wilayah dan Perkembangan Pembangunan Korem di Lingkungan Kodam IX/Udayana”, Denpasar, Bali, Rabu (12/12/2018).

 

“Kita berharap Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) yang baru Jenderal Andika Perkasa lebih energik dan manusiawi, akan ada pembaharuan dalam dua tahun ini untuk mengejar ketertinggalan," harap legislator PDI Perjuangan ini.

 

Legislator asal daerah pemilihan DKI Jakarta III ini mendorong Kodam IX/Udayana dan jajarannya membuat masukan tertulis ke KSAD terkait krisis Alutsista, agar direspon dan mendapatkan perhatian yang memadai dari pemerintah pusat.

 

“Harus bisa menyajikan dalam bentuk usulan yang progresif. Kami dari Fraksi PDI Perjuangan akan mencoba menarik persoalan ini ke permukaan, agar masalah dukungan anggaran Alutsista mendapat respon serius dari pemerintah," tandas Effendi.

 

Sementara itu, Asrendam IX/Udayana Kolonel Inf Ahmad Muttaqin mengungkapkan perihal sarana transportasi yang dimiliiki satuan-satuan Kodam IX/Udayana sangat terbatas. Wilayah Kodam IX/Udayana terdiri dari ratusan pulau yang tersebar dan terpisah oleh lautan. Namun Kodam justru tidak memiliki sarana transportasi laut yang memadai. Sedangkan transportasi udara hanya satu dengan status Bantuan Kendali Operasi (BKO).

 

“Dislokasi pasukan dan organisasi yang lebih banyak terpusat di Bali membuat wilayah lain yang berada di bawah tugas dan tanggungjawab Kodam IX/Udayana relatif terabaikan padahal potensi dan fakta ancaman, ganggugan, tantangan maupun hambatan di wilayah NTB dan NTT sangat tinggi," paparnya.

 

Dengan kekurangan dalam sarana prasarana seperti transportasi maupun alat komunikasi maka satuan-satuan yang ada di Bali tidak akan dapat secara cepat memberikan dukungan dan bala bantuan apabila terjadi kontijensi di NTB maupun NTT.

 

Hal tersebut menjadikan kendala besar bagi pelaksanaan pemindahan pasukan dihadapkan dengan dislokasi satuan yang tersebar. Saat ini transportasi yang digunakan adalah dengan cara memanfaatkan sarana transportasi swasta/komersil.

 

“Sarana Alkom guna kelancaran kodal di wilayah Kodam IX/Udayana yang tidak terjangkau oleh jaringan komunikasi komersil khususnya Pulau Terluar. Perlu dukungan KMC/Searider untuk setiap pulau guna sarana pemantauan wilayah," imbuhnya.

 

Asrendam IX/Udayana secara garis besar menyebutkan kebutuhan alutsista dan sarpras antara lain untuk menunjang pelaksanaan operasi pengamanan perbatasan dan operasi pengamanan pulau terluar.

 

Alutsista untuk menunjang pelaksanaan operasi pengamanan Istana Tampaksiring berupa kendaraan patrol. Alutsista untuk menunjang pelaksanaan operasi pengaman VVIP. Serta Alutsista untuk menunjang pelaksanaan operasi bantuan kemanusiaan penanggulangan bencana.

 

Menjawab beberapa pertanyaan Anggota Komisi I DPR RI, Kasdam IX/Udayana Brigjen TNI Kasuri menjelaskan bahwa kondisi pangkalan satuan Kodam baik perkantoran maupun perumahan belum tersedia sepenuhnya.

 

Khususnya perumahan/asrama untuk prajurit di satuan kewilayahan dan satuan non tempur sehingga masih banyak prajurit yang tinggal di luar asrama baik dengan cara mengontrak rumah ataupun menyewa ruangan. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap kesiapan operasional.

 

“Salah satu tugas prioritas Kodam IX/Udayana adalah menjaga keamanan wilayah perbatasan antara RI dan Timor Leste yang memiliki potensi tinggi bagi terjadinya konflik karena masih terdapat beberapa titik yang menjadi wilayah sengketa bagi masyarakat kedua negara. Dibutuhkan kekuatan TNI di perbatasan yang kuat," pungkas Brigjen TNI Kasuri. (oji/sf)

BERITA TERKAIT
Indonesia Masuk BRICS, Budi Djiwandono: Wujud Sejati Politik Bebas Aktif
09-01-2025 / KOMISI I
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono menyambut baik masuknya Indonesia sebagai anggota BRICS. Budi juga...
Habib Idrus: Indonesia dan BRICS, Peluang Strategis untuk Posisi Global yang Lebih Kuat
09-01-2025 / KOMISI I
PARLEMENTARIA, Jakarta - Keanggotaan penuh Indonesia dalam aliansi BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) menjadi isu strategis yang...
Amelia Anggraini Dorong Evaluasi Penggunaan Senjata Api oleh Anggota TNI
08-01-2025 / KOMISI I
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendorong evaluasi menyeluruh penggunaan senjata api (senpi) di lingkungan TNI....
Oleh Soleh Apresiasi Gerak Cepat Danpuspolmal Soal Penetapan Tersangka Pembunuhan Bos Rental
08-01-2025 / KOMISI I
PARLEMENTARIA, Jakarta - Tiga anggotaTNI Angkatan Laut (AL) diduga terlibat dalampenembakan bos rental mobil berinisial IAR di Rest Area KM...