Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay Foto : Mastur/mr

Rumah Sakit Umum (RSU) Kota Tangerang Selatan masih perlu ditambah berbagai fasilitas, khususnya ruangan, sebab ruang rawat penuh sesak, sehingga banyak pasien yang tidak tertampung. Karena itu, Komisi IX DPR RI mendorong kepada Pemerintah Daerah untuk menambah ruangan-ruangan, termasuk juga mendorong pemerintah pusat memperhatikan hal ini, dalam hal ini Kementerian Kesehatan.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menegaskan hal itu saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI meninjau langsung RSU Kota Tangsel, Jumat (14/12/2018) lalu. Saleh juga menilai, peralatan RSU ini perlu dilengkapi, sehingga bisa menjadi rujukan daerah sekitarnya, sehingga ini tidak mesti pindah ke RS di atasnya. “Kita berharap RSU Kota Tangerang Selatan ini menjadi sentral bagi masyarakat di sekitar wilayah ini,” harap Saleh.

Dalam kunjungan ini, Tim Komisi IX DPR RI juga menemukan bahwa pasien yang dirujuk ke RSU ini tidak hanya warga Tangsel, tapi juga dari Kabupaten Bogor. Bahkan ke depan, sewaktu-waktu pasien dari Kota Depok juga bisa ke RSU ini. Karena sebagian wilayah Depok, lebih dekat ke Tangsel dari pada RSU Depok. Karena itu pula, Saleh berharap RSU ini harus diperhatikan dan secara perlahan-lahan ditingkatkan kapasitas dan kemampuannya termasuk dokter dan paramedis.

Sehubungan pelayanan pasien BPJS, legislator Partai Amanat Nasional (PAN) ini menilai cukup bagus. Tapi ada temuan bahwa banyak keluarga pasien yang berkeluh kesah sudah lama mengurus kartu BPJS Kesehatan, tapi belum dikeluarkan. Kata Saleh, Komisi IX DPR RI mendesak agar dalam satu dua hari ini kartu BPJS bisa diselesaikan.

Namun lanjut dia, untungnya Pemkot Tangerang Selatan mengeluarkan kebijakan jika masyarakat belum punya kartu BPJS Kesehatan, mereka bisa menunjukkan KTP saja untuk berobat. “Dengan KTP itu mereka bisa ditangani dan Pemkot Tangsel bisa memberikan bantuan melalaui Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang memang  secara perlahan-lahan diintegrasikan dengan BPJS Kesehatan,” pungkas legislator dapil Sumut ini. (mp/sf)