Industri Teknologi 4.0 Harus Dihadapi Secara Benar

16-01-2019 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Zulfan Lindan saat memebrikan keterangan usai menerima kunjungan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Malang.Foto :Kresno/rni

 

Anggota Komisi VI DPR RI Zulfan Lindan mengatakan, perkembangan industri teknologi 4.0 yang begitu cepat dapat menguntungkan bagi generasi milenial dan pengusaha. Namun jika tidak diikuti secara benar, dapat berbahaya dan merugikan terhadap pelaku usaha dikarenakan kondisi industri Indonesia sedang melemah di tengah kemajuan teknologi yang begitu pesat.

 

“Kemajuan teknologi 4.0 yang begitu pesat sangat berdampak baik bagi pelaku usaha dan juga generasi milenial. Tapi masalahnya adalah di Indonesia industrinya sedang melemah produk-produk juga melemah kalo dari sudut market,” papar Zulfan saat menerima kunjungan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Malang di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/1/2019).

 

Legislator Fraksi Partai Nasdem tersebut mengatakan, di masa milenial pada saat ini mayoritas warga Indonesia lebih menyukai melakukan pembelian barang lewat online walaupun barang-barang di Indonesia masih didominasi dari luar negeri. Oleh karena itu, pemerintah harus turut mengembangkan produk-produk asal Indonesia agar tidak kalah dari produk luar yang juga akan berdampak baik bagi pelaku usaha dalam negeri.

 

Lebih lanjut legislator dapil Aceh ini menyampaikan, Komisi VI DPR RI sedang berusaha dalam merumuskan Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai industri teknologi 4.0, sehingga lebih teratur serta masyarakat nantinya juga harus mengikuti aturan tersebut.

 

“Teknologi yang begitu pesat ini RUU-nya sedang kita rumuskan. Seandainya ada orang yang tidak mengikuti dan mempelajari  UU tersebut akan dikenakan hukuman, karena ini sangat berbahaya jika tidak segera dibuat RUU mengenai ini,” tutupnya. (tn/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...