Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono. Foto: Andri/jk

Komisi V DPR RI mendukung pembangunan Pelabuhan Patimban yang sudah digarap pemerintah sejak Agustus tahun lalu. Pelabuhan yang terletak di Kabupaten Subang, Jawa Barat ini merupakan proyek strategis pemerintah sebagai alternatif bongkar muat barang di Pelabuhan Tanjung Priok dengan perkiraan kapasitas sebesar 7,5 juta teus.

Kendati demikian, Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengingatkan pembangunan yang sudah memasuki tahap I ini tidak boleh sia-sia. Menurutnya,  pemerintah perlu melakukan riset lebih lanjut, seperti seberapa jauh dampak sosial yang timbul sebelum dan sesudah pembangunan tersebut.

“Harus dilakukan riset, apakah kawasan industri akan dibangun di sana, harus direncanakan dari sekarang. Jangan sampai pelabuhan sudah ada tapi tidak ditunjang kawasan industri, akhirnya Patimban ini tidak laku,” papar Bambang di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/1/2019).

Legislator Partai Gerindra itu menambahkan,  adanya Pelabuhan Patimban harus memberikan efek multiplier, khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi warga sekitar.

Terkait ganti rugi lahan masyarakat yang terdampak proyek, Bambang berharap agar harga tanah yang ditetapkan sudah sesuai dengan harga pasar. Sebab,  tak sedikit tanah dan bangunan warga yang terdampak proyek nasional tersebut.

Sebelumnya, Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Agus H Purnomo menyampaikan proyek pembangunan Pelabuhan Patimban masih terkendala pembebasan lahan. Meski demikian, proses pembangunan tetap berlangsung dan sudah mencapai 13 persen.

Ia mencatat kebutuhan lahan untuk Pelabuhan Patimban mencapai 370 hektar dengan total anggaran pembebasan lahan sebesar Rp 863,14 miliar. Sementara masih terdapat 485 bidang yang harus dibebaskan, 422 diantaranya merupakan tanah milik warga.

Pelabuhan Patimban adalah proyek strategis nasional dengan target berkapasitas 7.5 juta teus peti kemas serta 600.000 CBU kendaraan. Diharapkan pelabuhan Patimban dapat mengurangi biaya logistik dengan mendekatkan jarak antara pusat produksi dan pelabuhan. (ann/sf)