Anggota Komisi I DPR RI Sjarifuddin Hasan bersama Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI berfoto bersama dengan Kepala Staf Daerah Militer (Kasdam) XIV/Hasanuddin beserta jajarannya, di Markas Komando Daerah Militer (Kodam) XIV/Hasanuddin, Makassar, Sulsel.Foto :Erlangga/rni

Anggota Komisi I DPR RI Sjarifuddin Hasan menilai, pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak yang akan digelar pada 17 April 2019 mendatang di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dapat dikendalikan selama aparat keamanan bekerja secara maksimal. Hal ini ia nyatakan berdasarkan pengalaman yang pernah dialami beberapa daerah di Indonesia di Pemilu sebelumnya.

“Kami berikan masukan sesuai pengalaman. Kita harapkan pelaksanaan Pemilu April nanti bisa dilakukan secara transparan dan terbuka, adil, dan Insya Allah kita akan melihat hasilnya,” tuturnya usai mengikuti rapat Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI dengan Kepala Staf Daerah Militer (Kasdam) XIV/Hasanuddin beserta jajarannya, di Markas Komando Daerah Militer (Kodam) XIV/Hasanuddin, Makassar, Sulsel, Kamis (17/1/2019).

Ia menambahkan, faktor yang mempengaruhi indeks kerawanan Pemilu di Sulsel yakni kondisi sosial politik, peserta Pemilu, penyelenggara Pemilu, dan juga partisipasi masyarakat. Terkait dengan penyelenggara Pemilu itu sendiri adalah bagaimana menjalankan amanah yang diberikan, termasuk partisipasi masyarakat, serta jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sudah diakomodir dengan baik.

“Jadi, ini yang nanti menjadi ukuran. Dari pengalaman-pengalaman lalu, Sulsel yang termasuk (kerawanan) perlu kita amati dan amankan supaya indeks kerawanannya bisa renggang,” imbuh politisi Partai Demokrat tersebut.

Sementara itu, Kasdam XIV/Hasanuddin Brigjen TNI Budi Sulistijono usai pertemuan menegaskan, pihaknya siap menerjunkan pasukan untuk membantu Kepolisian dalam pengamanan Pemilu. “Kami siap membantu dalam hal pengamanan. Kesiapan prajurit juga sudah dipersiapkan. Pasukan nantinya siap diturunkan untuk mengamankan Pemilu,” tegasnya.

Selain itu, Kodam XIV/Hasanuddin memberikan perbantuan pengamanan di Kepolisian pada tiga wilayah yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara. (eps/sf)