Anggota Komisi I DPR RI Sukamta. Foto: Oji/jk

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta Kedutaan Besar (Kedubes) Arab Saudi untuk Indonesia menunda pemeriksaan biometrik untuk Visa Haji dan Umrah. Ia pun memahami dan menghargai niat baik Kedubes Arab Saudi yakni agar ada digitalisasi data sekaligus mempermudah calon jemaah Haji dan Umrah. Namun karena kondisi yang belum siap dan memadai, diharapkan hal itu dapat ditunda.

“Kami memahami dan menghargai niat baik Kedubes Arab Saudi, yaitu agar ada digitalisasi data sekaligus mempermudah calon jemaah haji dan umrah. Namun karena kondisi yang belum siap dan memadai, kami mendorong pemerintah RI agar meminta dan mendesak Kedubes Arab Saudi untuk menunda pelaksanaannya sampai semuanya siap,” ungkap Sukamta dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Rabu (23/1/2019).

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, belum siapnya infrastruktur dan sistem yang ada dari pihak Kedubes Arab Saudi, alih-alih mempermudah, justru cenderung bisa berpotensi mempersulit calon pemohon Visa, karena harus datang sendiri ke tempat-tempat pengambilan data yang lokasinya jauh dan jumlahnya masih sedikit.

“Termasuk kesiapan sangat penting yang kami soroti adalah kepastian jaminan keamanan dan perlindungan data pribadi calon jemaah Haji yang harus melewati pemeriksaan biometrik ini. Di antaranya kita bisa memastikan agar pihak Kedubes Arab Saudi memiliki perjanjian yang mengikat dengan pihak ketiga yang mengelola data tersebut,” ungkapnya.

Sukamta mengingatkan tentang kasus kebocoran data pengguna Facebook beberapa waktu lalu karena tindakan pihak ketiga. Sukamta mengingatkan bahwa seluruh pihak harus belajar dari kasus tersebut agar jangan sampai terulang kembali. “Semuanya ini kita lakukan demi mempermudah dan melindungi hak calon jemaah Haji dan Umrah, khususnya terkait perlindungan data pribadi,” tutup Sukamta. (hs/sf)