Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis berkomitmen akan memberikan bantuan kepada pengrajin kayu desa Hane, di Desa Hane, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Bantuan yang dijanjikan tersebut berupa dana stimulan senilai Rp 50 juta kepada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) serta 10 set alat ukir lengkap kepada kelompok pengrajin ukiran Nekmese Feto Mone.

“Di sini ada Pak Dirjen Pembangunan Daerah Tertinggal dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Nanti kita bantu dana stimulan untuk Bumdes Desa Hane. Untuk kelompok ukiran kayu, kita bantu 10 set alat ukir, biar bisa menghasilkan lebih banyak ukiran kayu lagi," ungkap Fary saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI bertemu kelompok pengrajin ukiran kayu Nekmese Feto Mone, di Desa Hane, TTS, NTT, Jumat (18/1/2019).

Dengan adanya bantuan dana stimulan tersebut, legislator Partai Gerindra itu menginginkan agar kelaknya Bumdes tersebut membantu memasarkan potensi yang ada di desa Hane guna meningkatkan ekonomi masyarakat.

Menanggapi perihal bantuan tersebut, Kepala Desa Hane, Sergius Faot merasa senang, pasalnya selama ini Pengrajin Kayu selalu mengeluhkan kekurangan alat ukir. Dengan adanya bantuan tersebut serta disokong oleh Bumdes yang siap memasarkan, kedepan akan banyak karya yang dihasilkan oleh pengrajin kayu dari Desa Hane yang siap bersaing di pasar nasional bahkan mancanegara.

Selanjutnya, Tim Kunspek Komisi V DPR RI melakukan pertemuan dengan Pemerintah Daerah Plh. Bupati TTS Marthen Selan beserta jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kepala desa dan para pendamping program percepatan peningkatan tataguna air irigasi (P3-TAI) serta seluruh mitra kerja Komisi V DPR.

Dalam kesempatan tersebut, Fary menyerahkan Surat Keputusan (SK) Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terkait  pembangunan irigasi sebagai program P3-TAI di Kabupaten TTS pada tahun 2019.

“Pada tahun 2018 terdapat 10 kegiatan P3-TAI di Kabupaten TTS, dan tahun ini meningkat tiga kali lipat menjadi 30 kegiatan. Hal ini dilakukan setelah pemerintah dan Komisi V DPR RI melakukan evaluasi manfaat kegiatan P3-TAI di Kabupaten TTS," pungkas legislator dapil Nusa Tenggara Timur II itu. (hr/sf)