Kelangkaan Pakan Jagung Bukan Tanggung Jawab Kementan
Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Lubuk Linggau, Sumatera Selatan.Foto :Erlangga/rni
Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo menegaskan, sulitnya distribusi jagung untuk pakan ternak bukan lagi tanggung jawab Kementerian Pertanian (Kementan). Sebabnya ia mengaku dalam rapat kerja dengan Menteri Pertanian, Kementan menyatakan produksi jagung telah mengalami surplus.
Namun Edhy mendorong seluruh mitra terkait untuk menelusuri hal di balik sulitnya para peternak ayam petelur mendapatkan pakan ternak jagung. Politisi Partai Gerindra tersebut tidak yakin kelangkaan ini terjadi karena di dalam negeri produksi jagung saat ini lebih dari yang dibutuhkan.
“Saya harapkan ini tidak terjadi. Kalau harga atau langkanya bahan baku pakan ternak tidak boleh itu terjadi, karena faktanya di dalam negeri ini produksi lebih dari yang dibutuhkan. Walaupun demikian, kami minta Dirjen Tanaman Pangan yang mewakili Kementan supaya ini bisa segera diselesaikan,” tutur Edhy saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Rabu (23/1/2019).
Edhy menuturkan bahwa setelah tahap produksi selanjutnya bahan baku akan masuk ke dalam tahap industri. Oleh karena itu ia berharap pihak Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan juga ikut bertanggung jawab terhadap kelangkaan tersebut.
Kemudian, lanjut Edhy, ia tidak sependapat apabila alasan kelangkaan tersebut kemudian dilakukan impor. “Saya tidak setuju untuk itu. Makanya yang paling penting sekarang cari dulu masalahnya di mana. Kalau masalahnya di bahan baku di pertanian sudah menunjukkan bahan bakunya ada,” imbuh Edhy.
Politisi dapil Sumsel I ini mengingatkan agar pemerintah tidak melakukan blunder terkait rencana impor jagung tersebut. Ia membeberkan bahwa anggaran untuk produksi jagung dalam negeri sudah sangat besar, jadi impor bukan solusi utama baginya.
“Anggaran sudah cukup besar masuk ke sektor produksi jagung, ini jangan sampai malah menjadi blunder bagi pemerintah sendiri. DPR tidak akan pernah menghambat apapun, tetapi yang jelas dalam rangka untuk bicara impor, bagi kami impor itu bukan solusi utama,” tukas Edhy. (eps/sf)