Anggota Komisi VII DPR RI Juliari Batubara, saat mengikuti kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke PT. PLN (Persero) Wilayah Riau,  Pekanbaru.Foto :Ane/rni

Rasio elektrifikasi atau daerah yang telah menerima aliran listrik di wilayah Sumatera telah mencapai 95,1 persen dengan rasio desa berlistrik yang mencapai 97,7 persen. Kendati demikian,  Komisi VI DPR RI mendorong PT. PLN (Persero) untuk meningkatkan pelayanan, penyaluran dan distribusi listrik kepada pelanggan menuju Sumatera Terang. 

“Secara presentasi sudah hampir mencapai 100 persen. Artinya,  sudah hampir terlistriki semua. Namun memang pemadaman masih sering terjadi, karena faktor di luar kendali kita seperti alam,” kata Anggota Komisi VII DPR RI Juliari Batubara disela-sela Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke PT. PLN (Persero) Wilayah Riau,  Pekanbaru,  baru-baru ini.

Dirinya juga menyoroti pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Riau-1 yang terhenti karena permasalahan hukum.  Ia berharap, kasus tersebut tidak menganggu target pembangunan infrastruktur kelistrikan 35.000 MW.  Juliari mengingatkan agar PT. PLN transparan dalam melakukan pelelangan sejumlah pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

“Bahwa keputusan penting harus diputuskan dikantor dan dibicarakan dengan melibatkan semua pihak, sehingga semua keputusan bisa transparan dan didengar oleh semua pihak,” dorong legislator PDI-Perjuangan itu.

Direktur Bisnis PLN Regional Sumatera Wiluyo Kusdwiharto menjelaskan, PT. PLN menargetkan rasio desa berlistrik di Sumatera bisa capai 100 persen pada tahun 2019. Target pemenuhan akses listrik untuk pedesaan yang diprioritaskan untuk wilayah 3T (Tertinggal,  Terdepan dan Terluar).

Ia menambahkan, target ini didukung dengan surplus energi untuk Pulau Sumatera sebanyak 6-15 persen atau setara dengan 323-500 MW. Artinya, dari sisi pasokan listrik tidak ada masalah bagi PT. PLN untuk melistriki wilayah yang belum tersentuh. (ann/sf)