Tim Kunspek Komisi XI DPR RI bertukar cenderamata dengan Kepala BPK Perwakilan Kaltim. (Foto: Sofyan/sf)

Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi XI DPR RI dipimpin Anggota Komisi XI DPR RI Ahmadi Noor Supit memantau kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur. Pemantauaan ini guna mendapatkan gambaran mengenai upaya yang telah dilaksanakan, termasuk hambatan dan kendala, dan berbagai langkah yang telah dilakukan BPK Perwakilan Kaltim, sehingga menjadi landasan BPK Perwakilan Kaltim dalam menentukan rencana aksi selanjutnya.

Ahmadi memaparkan, dalam siaran pers BPK Perwakilan Kaltim pada 5 Desember 2018 disebutkan bahwa hasil pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (PTLRHP) BPK sampai dengan Semester 1 Tahun 2018 menunjukkan adanya rekomendasi sebanyak 9052 dari 3934 temuan pemeriksaan. Kualifikasi penyelesaian dari temuan pemeriksaan itu sebanyak 80 persen sesuai dengan rekomendasi.

“Sementara 16,35 persen belum sesuai dengan rekomendasi, 2,82 persen belum ditindaklanjuti, dan 0,83 persen tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah,” kata Ahamdi, dalam sambutannya saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI dengan Kepala BPK Perwakilan Kaltim beserta jajaran, di Balikpapan, Kaltim, Senin (28/1/2019).

Sedangkan, tambah legislator Partai Golkar itu, hasil pemantauaan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah (PPKN/D) Semester I Tahun 2018 yang dilakukan BPK Perwakilan Kaltim menunjukkan bahwa total kerugian daerah yang dipantau sebesar Rp 223,250 miliar, dimana sebesar 43,61 persen sudah diselesaikan, 10,24 persen dalam proses angsuran, 1,91 persen telah dihapuskan, dan 44,23 belum diselesaikan.

Menanggapi hal itu, Kepala BPK Perwakilan Kaltim Raden Cornell Syarief mengatakan, ada sejumlah permasalahan yang sering menjadi kendala pihaknya dalam melakukan pengawasan. Diantaranya, tata kelola administrasi keuangan oleh entitas atau pemerintah daerah yang belum tertib. Sulitnya untuk menjangkau wilayah entitas juga belum didukung sarana transportasi dan jaringan telekomunikasi yang memadai.

“Selain itu, masih ada kurangnya komitmen entitas atau pemerintah daerah dalam melakukan perbaikan pengelolaan keuangan dan melakukan penyelesaian tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK serta laporan Hasil Pemantauan Kerugian Negara,” jelas Cornell.

Cornell menambahkan, sesuai dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2017, dari 11 entitas di Kaltim, 9 entitas mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan 2 entitas mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Permasalahan 2 entitas yang mendapat opini WDP ini diantaranya karena penatausahaan tidak memadai, belum adanya titik temu besaran nilai utang belanja antara pemerintah daerah dengan penyedia jasa, dan penatausahaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang tidak memadai.

Selain memantau kinerja BPK Perwakilan Kaltim, dalam kesempatan ini Tim Kunspek Komisi XI DPR RI juga menyerap aspirasi terkait revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Kunspek ini juga diikuti sejumlah Anggota Komisi XI DPR RI, diantaranya Eva Kusuma Sundari dan Michael Jeno dari F-PDI Perjuangan, Agun Gunandjar Sudarsa dan Mukhamad Misbakhun dari F-Golkar, Syaiful Rasyid (F-Gerindra), Didi Irawadi Syamsudin dan Tutik Kusuma Wardhani dari F-Demokrat, Ecky Awal Mucharam (F-PKS), serta Amirul Tamim (F-PPP). (sf)