Anggota Komisi II DPR RI Abdul Hakam Naja saat mengikuti Kunker Komisi II DPR RI ke Provinsi Maluku Utara. Foto: Devi/rni

Sejumlah persoalan pada mitra kerja menjadi temuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI saat berkunjung ke Provinsi Maluku Utara. Salah satu diantaranya adalah tentang kekosongan 80 jabatan struktural di Kantor Perwakilan Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Maluku Utara.

Sehubungan dengan hal tersebut, Anggota Komisi II DPR RI Abdul Hakam Naja mempertanyakan mengenai perencanaan sumber daya manusia yang dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

“Diketahui ada temuan 80 posisi jabatan struktural yang kosong dan belum terisi di BPN Maluku Utara. Ini menjadi pertanyaan kita, apakah dengan kondisi tersebut, semua (kegiatan kerja) sudah bisa berjalan dengan baik," ucap Hakam di Kota Ternate, Maluku Utara, Kamis (14/2/2019).

Namun di sisi lain, legislator Partai Amanat Nasional (PAN) itu tetap merasa optimis akan kemajuan yang bisa diraih oleh Malut.  "Dengan jumlah penduduk sekitar 1,2 juta jiwa dan kekayaan alam yang begitu besar, Maluku Utara sangat potensial untuk menjadi daerah yang maju dan berkembang," ujarnya.

Hakam menegaskan bahwa Malut merupakan provinsi yang sangat kaya dan berbatasan langsung dengan wilayah negara lain. "Kalau potensi wisatanya didorong dan sumber daya manusianya ditingkatkan, maka kehidupan penduduk Maluku Utara bisa menjadi sejahtera," tandasnya.

Legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah X itu juga menyatakan, Komisi II DPR RI akan terus mendorong pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota Maluku Utara agar terus bekerja maksimal demi kesejahteraan rakyatnya. (dep/sf)