...Tanah airku Indonesia negeri elok amatku cinta

Tanah tumpah darahku yang mulya, yang kupuja spanjang masa

Tanah airku aman dan makmur pulau kelapa yang amat subur

Pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala...

Rangkaian bait lagu Rayuan Pulau kelapa itu dinyanyikan oleh Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso saat menjadi pembicara kunci Seminar Nasional Kepulauan yang dilaksanakan BEM Universitas Darussalam di Ambon, Provinsi Maluku, Sabtu 29/1/2010. Ratusan mahasiswa yang hadir di aula universitas kontan mengikuti.

 “Saya terharu..” kata Murniati mahasiswa Menejemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan yang hadir mengikuti acara dengan mengunakan jaket almamater berwarna merah. “Pak Priyo membawakan lagunya sangat menyentuh, suaranya juga bagus,” tambahnya sambil berusaha menyembunyikan matanya yang terlihat masih berkaca-kaca.

Lagu yang dibawakan Wakil Ketua DPR RI terasa pas dengan seminar yang menjadi hajat Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) ini. “Kemiskinan, penganguran, lemahnya akses pendidikan dan informasi serta banyaknya daerah tertinggal adalah potret kondisi sosial masyarakat  di kawasan berbasis kepulauan,” kata Rizal Sangadji ketua panitia pelaksana. Itulah sebabnya digelar acara yang dimaksudkan mendukung upaya 7 provinsi bebasis kepulauan untuk mewujudkan RUU Provinsi Kepulauan.

Ia juga mengambarkan beratnya tantangan geogravis untuk menghubungkan 500 sampai 600 pulau yang ada di Provinsi Maluku. Sarana transportasi utama bagi masyarakat kepulauan ini adalah kapal laut. Minimnya sarana pendukung serta mahalnya biaya transportasi membuat percepatan pembangunan di kawasan kepulauan  terhambat.

Sementara itu putra Maluku yang saat ini menjadi Wakil Menteri Perindustrian RI Alex Retraubun  yang hadir sebagai pembicara dalam seminar tersebut mengatakan Undang-undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah juga tidak adil terhadap provinsi yang berbasis kepulauan. Pembagian DAU dalam undang-undang tersebut mengacu pada jumlah penduduk dan luas wilayah darat. “Akibatnya propinsi berbasis kepulauan kepayahan dalam mewujudkan pemerataan pembangunan yang menuntut biaya lebih tinggi dibanding provinsi berbasis darat,” imbuhnya.

Tantangan geogravis dan terbatasnya sarana transportasi laut merupakan kendala utama. Untuk mengembangkannya tentu memerlukan komitmen anggaran yang lebih besar. “Tidak ada insentif khusus dari pemerintah untuk mengurus wilayah kepulauan ini,” demikian Alex.

Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso dalam pidatonya mengatakan dari total wilayah provinsi Maluku 90 persen terdiri dari lautan. Baginya ini adalah anugrah Tuhan yang luar biasa yang harus dibarengi dengan pengelolaan wilayah yang dirancang secara strategis. “Usulan RUU Provinsi Kepulauan ini sangat logis,” tambah Priyo.

Ia memberi apresiasi kepada Forum 7 Provinsi Kepulauan yaitu, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Kepulauan Riau dan Bangka Belitung. “Sebaiknya perjuangan Forum dalam bidang legislasi didukung oleh seluruh anggota parlemen dari kawasan ini,” ujarnya. Ia optimis jalan menjadi lebih mudah apabila anggota DPR ditambah DPD RI dari wilayah ini bekerja sama meyakinkan anggota parlemen lain di Senayan.

Priyo Budi Santoso juga mengingatkan pentingnya sinergi “tiga emas” antara pemerintah, parlemen, dan masyarakat untuk membangun kekuatan kelautan di provinsi Maluku.  Pemerintah sebagai pemegang kebijakan, parlemen mengawasi dan mendorong kebijakan, masyarakat yang didalamnya ada mahasiswa bersama-sama melakukan inisiasi. Apabila sinergi ini berjalan dengan baik, maka Maluku akan menjadi salah satu provinsi di Kawasan Timur Indonesia yang paling maju. (iky)