Anggota Komisi XI DPR RI Elviana (kanan) Foto : Geraldi/mr

Anggota Komisi XI DPR RI Elviana mendorong pemerintah pusat untuk menemukan solusi terkait temuan di Provinsi Sumatera Utara di mana baru 42 persen Kabupaten dan Kota yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ia menganggap apabila hal ini tidak segera diselesaikan, maka akan menimbulkan efek domino kepada program daerah yang akan dijalankan oleh daerah.

Hal ini ia sampaikan ketika mengikuti Kunjungan Kerja Reses (Kunker) Komisi XI DPR RI ke Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), di Medan, Sumut, Kamis (14/2/2019). Ia menambahkan, efek domino tersebut sangat berkaitan jelas dengan Dana Insentif Daerah dan Program Pemerintah Pusat lainnya yang didapat ketika mencapai opini WTP.

“Pemerintah pusat tidak boleh menganggap itu sebagai hambatan, cari solusinya. Saya minta kepada Kepala BPK supaya ada yang 3 tahun WTP. Terus sekali lagi, itu efeknya adalah terhambatnya beberapa model program pusat ke daerah yang memang mensyaratkan laporan keuangannya adalah bentuk WTP,” tutur Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

Sebelumnya, pada tahun 2018 lalu hanya 13 Daerah Tingkat II di Sumut dan Pemerintah Provinsi Sumut yang memperoleh status opini WTP dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Pemerintah Daerah tahun Anggaran 2017. Menurut Kepala Perwakilan BPK Sumut VM Ambar Wahyuni masih terdapat beberapa kendala sehingga banyak dari kabupaten dan kota di Sumut belum meraih WTP.

“Terutama soal pendataan aset, yang dilakukan itu sehingga menjadi penyebab banyak daerah belum mendapatkan opini WTP. Masih ada yang harus dilakukan perbaikan terkait masalah aset. Seperti Pemerintah Kota Medan sampai saat ini belum terdaftar dengan baik dan lengkap, sehingga belum mendapat opini WTP,” imbuhnya. (opi/sf)