Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hanafi Rais saat memimpin rapat kerja dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu, serta perwakilan dari Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Hukum dan HAM. Foto: Geraldi/rni

Pembahasan Tingkat I Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan telah disepakati oleh 10 fraksi di Komisi I DPR RI bersama pemerintah untuk dibawa ke dalam pembahasan tingkat II pada Rapat Paripurna mendatang.

Hal ini ditandai dengan diketuknya palu oleh pimpinan rapat, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hanafi Rais dan dilanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan oleh perwakilan Fraksi dan pemerintah yang diwakili Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu, serta perwakilan dari Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Hukum dan HAM di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (12/3/2019).

“Saya kira perwakilan tiap Fraksi di Komisi I ini dan pemerintah sudah sepakat mengenai pengesahan persetujuan ini. Maka dari itu saya nyatakan bahwa dokumen ini dapat kita setujui untuk dibawa ke pembahasan lebih lanjut, yaitu dalam Rapat Paripurna berikutnya,” tegas Hanafi bersamaan dengan pengetukan palu.

Namun Hanafi memberi catatan kepada pemerintah agar selalu melibatkan atau minimal melaporkan kepada DPR RI dalam proses implementasi undang-undang tersebut nantinya. Menurutnya hal tersebut merupakan bagian dari amanat konstitusi perjalanan sistem bernegara di Indonesia selain itu juga Undang-Undang tersebut tentunya memberikan dampak yang luas bagi masyarakat.

“Selanjutnya proses rancangan ratifikasi harus bisa melembagakan ruang konsultasi antara pemerintah dengan DPR RI, karena itu menjadi bagian dari amanat konstitusi kita, sehingga masyarakat yang akan terkena dampak luasnya, tentu harapannya secara positif betul-betul bisa terlibat dan ini menjadi tanggung jawab kita semua,” imbuh Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

Selain itu, Anggota Komisi I DPR RI Evita Nursanti tidak ingin berpikiran negatif bahwa Rusia ingin turut campur dalam proses demokrasi Indonesia. Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini berharap agar pengesahan kerja sama pertahanan ini tentunya dapat membawa hubungan Indonesia dan Rusia ke dalam hubungan positif.

“Enggak usah ikut cawe-cawe deh di dalam Pemilu, karena kita tahu banyak sekali beredar di media sosial adanya keikutsertaan daripada negara asing di dalam penyelenggaraan Pilpres ke depan. Kita harap Rusia yang memang memiliki teknologi yang canggih bisa memanfaatkan apa apa yang mereka miliki tersebut untuk hal hal yang positif bagi bilateral kedua negara,” jelas Evita. (er/sf)