Pemerintah Harus Dukung Industri Strategis Anak Bangsa

13-03-2019 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Slamet memberikan keterangan usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke PT. Barata Indonesia (Persero) di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Foto: Chasbi/rni

 

Anggota Komisi VI DPR RI Slamet memberikan apresiasi atas perkembangan PT. Barata Indonesia (Persero). Menurutnya, perusahaan ini merupakan industri strategis yang harus didukung oleh pemerintah. Ia mengaku tak mempermasalahkan kuantitas keuntungan yang yang didapatkan PT. Barata Indonesia (Persero). Ia cenderung melihat upaya industri anak bangsa ini dalam meminimalisir ketergantungan Indonesia terhadap negara lain.

 

Hal itu ia ungkapkan saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke PT. Barata Indonesia (Persero) di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, Selasa (12/3/2019). Kunspek ini dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana. Menurut Slamet, yang paling penting adalah bagaimana pemerintah memberikan perlindungan kepada industri dalam negeri.

 

“Salah satunya saya melihat ada produk hasil PT. Barata Indonesia untuk pabrik semen sudah bisa diekspor ke Maroko. Tetapi saya melihat di lapangan, ada pabrik semen dari luar negeri yang mendirikan investasi di Indonesia dengan membawa seluruh komponen dari negera mereka,” ungkap politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

 

Menurutnya, regulasi terkait perusahaan asing itu dapat ditekan oleh pemerintah. Bahwasannya pihak asing dapat mendirikan pabrik di Indonesia, tetapi untuk komponen pembangunannya menggunakan produk Indonesia itu sendiri. Apalagi, hasil produk anak negeri memang tidak main-main. Termasuk juga bantalan kereta api yang diekspor hingga Amerika Serikat.

 

“Harus ada regulasi yang memberikan keberpihakan terhadap industri dalam negeri. Apalagi ini merupakan hasil karya anak bangsa kita, kita mempunyai kebanggaan tersendiri. Komisi VI DPR RI sudah hadir dan mendukung industri strategis ini tinggal bagaimana pemerintah untuk hadir menguatkan hal tersebut,” tutup legislator dapil Jawa Barat IV itu. (cas/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...