PT. Phapros Diharapkan Perkuat BUMN Farmasi

14-03-2019 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Martri Agoeng saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke PT. Phapros, di Semarang, Jawa Tengah. Foto: Surya/rni

 

Anggota Komisi VI DPR RI Martri Agoeng menilai, bergabungnya PT. Phapros ke PT. Kimia Farma, PT. Bio Farma, dan PT. Indo Farma, bisa membuat BUMN farmasi semakin kuat dan marketshare-nya semakin baik. Diharapkan, BUMN farmasi ini tidak semata-mata mementingkan bisnis, namun juga berperan sebagai agen pembangunan. Sehingga, bila BUMN farmasi memberikan produk terbaiknya dan mampu bersaing dengan farmasi swasta, program-program pelayanan kesehatan kepada rakyat dapat terlayani dengan baik.

 

“PT. Phapros termasuk industri unggulan di bidang farmasi yang perlu mendapatkan perhatian Komisi VI DPR RI, agar nantinya kemandirian industri farmasi kita tidak tergantung dari asing. Selain itu dapat memberikan nilai tambah, khususnya harga obat-obatan ke konsumen bisa terjangkau, serta bisa memproduksi sendiri bahan-bahan farmasi dengan paten,” ujar Martri di sela-sela Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke PT. Phapros, di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (12/3/2019).

 

Kunspek Komisi VI DPR RI  ke PT. Phapros ini membahas terkait investasi dan minat pembelian saham PT. Phapros oleh PT. Kimia Farma. Investasi pada PT. Phapros dalam bentuk aliansi strategis melalui pengambilalihan/pembelian atas seluruh saham yang dimiliki PT. Rajawali Nusantara Indonesia (PT. RNI), sebagai pemilik mayoritas saham PT. Phapros.

 

Hal ini sejalan dengan rencana pemerintah melalui BUMN yang mencanangkan pembentukan holding BUMN farmasi. Diharapkan, dengan holding BUMN farmasi itu, perusahaan farmasi yang tergabung di dalamnya akan lebih fokus, lebih efisien, pengadaan bahan baku bisa lebih murah, serta ketersediaan dan harga obat di masyarakat dapat terkendali. Martri menambahkan, proses holding perusahaan farmasi di Kementerian BUMN ini turut menjadi perhatian khusus Komisi VI DPR RI. (soe/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...