Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ermalena saat memimpin pertemuan antara Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi IX DPR RI dengan Dinas Kesehatan Provinsi NTB. Foto: Erman/rni

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ermalena mengatakan, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memang sudah memberikan perhatian dalam menangani masalah kekurangan gizi terutama stunting. Namun ia berpesan agar semua stakeholder bersama dengan masyarakat NTB untuk saling bersinergi dalam menuntaskan masalah stunting yang juga merupakan program nasional ini.

Pesan tersebut diungkapkan Erma, sapaan akrabnya, saat memimpin pertemuan antara Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi IX DPR RI dengan Dinas Kesehatan Provinsi NTB beserta stakeholder bidang kesehatan dalam rangka pengawasan terhadap penanganan anak gizi buruk dan anak stunting, di Mataram, NTB, Selasa (19/3/2019).

“Peran serta dari semua stakeholder harus terus ada. Mulai dari tenaga medis kemudian pemerintah daerah juga masyarakat. Kita sudah dengarkan bahwa partisipasi masyarakat NTB luar biasa. Beberapa kebijakan pemerintah daerah yang diintegrasikan dengan program-program besar, maupun bantuan yang terstruktur kepada daerah tertentu itu tidak berdampak cukup signifikan tanpa adanya sinergi," terang Erma.

Ia berharap Pemprov NTB membuat peraturan daerah (perda) yang mengharuskan adanya tindakan-tindakan yang ekstrem untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah stunting yang ada di NTB. Sehingga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di NTB bisa naik menjadi rangking ke-28. Diketahui pada rilis Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018, IPM di NTB berada pada rangking ke-29.

"Harus terus meningkatkan program-program inovatif. Saya tahu persis bahwa di Lombok Barat sudah memberikan tablet zat besi kepada seluruh anak-anak usia produktif. Usia produktif itu pada usia setingkat SMP dan SMA untuk mengatasi anemia. Kalau anemia ini teratasi, maka menjadi lebih sempurna," terang politisi fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

Selanjutnya Erma ingin melihat ada intervensi terhadap pola asuh anak. Diketahui pernikahan dini di NTB masih sangat tinggi dan konsekuensinya adalah putus sekolah. Dari segi emosional juga ekonomi dapat dipastikan belum siap, tentu hal ini akan berdampak pada pola asuh anak-anaknya kelak. "Mereka belum mengerti bagaimana mengasuh anak, belum mengerti memilih makanan yang cocok untuk anak-anak," pungkas legislator dapil NTB ini.

Kunjungan Kerja Spesifik ke NTB ini juga diikuti oleh Anggota komisi IX DPR RI Imanuel Ekadius Blegur dan Julianus Pote Leba dari Fraksi Partai Golkar, Sumarjati Arjoso dari Fraksi Partai Gerindra serta Muhammad Iqbal dari Fraksi PPP. (es/sf)