Anggota Komisi XI DPR RI Fathan.Foto:Jaka/jk

Anggota Komisi XI DPR RI Fathan menyayangkan sampai saat ini pemerintah tidak mempunyai data yang satu dan valid mengenai luas kebun kelapa sawit dan jumlah petani sawit di Indonesia. Pasalnya, data luas yang telah diterbitkan oleh beberapa instansi seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan dan asosiasi berbeda.

“Masak dengan dana sebesar ini yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), pemerintah tidak mampu memotret secara utuh. Kalau perlu undang seluruh stakeholder untuk duduk bersama mencari sebetulnya angka yang fix berapa,” ungkap Fathan usai mengikuti pertemuan antara Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI dengan BPDPKS di Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (19/3/2019).

Menurut Fathan, data sangat penting karena bisa menjadi ukuran beberapa petani yang bisa diberdayakan dan menentukan arah kebijakan. Selain itu, data juga bisa mengukur kekuatan pemerintah untuk mengembangkan greenfuel dan greengasoline. “BPDPKS ini harus mengalokasikan anggaran yang lebih besar, agar secara serius dan komprehensif mendata terkait jumlah kebun kelapa sawit yang ada,” pungkasnya.

Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga menyoroti program replanting, disinyalir baru menyentuh perusahaan-perusahaan besar, sedangkan para petani-petani sawit kecil belum tersentuh. “Kita mendapat keluhan-keluhan ternyata replanting ini belum menyentuh akar masalahnya. Justru kita jadi khawatir, seharusnya program ini ditujukan supaya perkebunan rakyat bisa tumbuh,” harapnya.

Kemudian, Fathan juga mendorong agar alokasi dana riset diperbesar, supaya kualitas sawit kompetitif di dunia internasional. “Karena sawit kita lagi dihadang oleh Uni Eropa, kita juga ingin mengurangi dampak dari pencemarannya. Saya kira dana riset dan replanting perlu diperbesar,” dorong legislator dapil Jawa Tengah II ini. (jk/sf)