Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan lebih dari 30 tahun semasa orde baru, arah pembangunan lebih difokuskan ke daerah tertentu sementara perhatian untuk daerah kepulauan relatif tidak tersentuh. "Pusat tidak melihat potensi didaerah seperti NTT Kupang, bahkan sebelumnya juga pernah dibangun pabrik semen disini tetapi tutup,"paparnya saat menjadi panelis konvensi media massa masa depan pers di era keterbukaan informasi publik "Pers untuk semua masyarakat melek media dan Provinsi kepulauan problematika dan tantangannya", di Kupang, Selasa, (8/2).

Menurut Marzuki ini merupakan kesalahan pemerintah saat itu karena tidak melihat potensi lokal secara cermat. "saat ini jaman berubah dan telah terjadi reformasi dimana daerah diberikan wewenang dalam mengelola potensi daerahnya,"kata Marzuki dihadapan peserta Hari Pers Nasional tersebut.

Dia menambahkan, terdapat persoalan mendasar diantaranya persoalan RUU yang belum mendukung pembangunan daerah kepulauan, kemudian kedua yaitu kurang kreatifnya pemerintah daerah melihat potensi didaerahnya. 'Kita sangat bangga Gubernur NTT mulai melihat potensi didalamnya,"papar Mantan Sekjen Demokrat ini.

Marzuki mengatakan, deklarasi seperti kupang, ambon secara yuridis menekankan bahwa daerah tersebut merupakan daerah kepulauan dimana ujung-ujungnya persoalan penambahan anggaran menjadi persoalan utamanya. "persoalan distribusi anggaran yang tidak adil karena jika dilihat postur anggaran saat ini, alokasi melihat jumlah penuduk karena itu daerah kepulauan akan dapat anggaran lebih kecil dari pusat,"terangnya.

Menurutnya, postur anggaran tidak memungkinkan untuk memberikan lebih dikarnakan sebagian besar anggaran telah habis untuk membiayai yang wajib seperti utang, gaji pegawai. "Bisa ditambah sedikit namun diperuntukkan untuk infrastruktur nantinya,"katanya. (si)