Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Inas Nasrullah Dzubir (kanan) Foto : Angga/mr

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Inas Nasrullah Dzubir menilai ada oknum yang ingin mengakuisisi saham mayoritas PT. Garuda Indonesia Airlines (PT. GIA). Imbasnya menciptakan kegaduhan di media massa beberapa waktu lalu terkait permasalahan laporan keuangan PT. GIA tersebut. Ia juga menyampaikan bahwa laporan keuangan Garuda masih dalam kategori baik dan tidak ditemukan upaya window dressing.

Hal tersebut ia sampaikan seusai melaksanakan rapat dengan Direksi PT. GIA, Pelindo III, dan Angkasa Pura I di Provinsi Bali, Kamis (2/5/2019), dalam rangka Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI Dito Ganinduto (F-Golkar). Inas meminta agar kegaduhan ini harus segera diselesaikan oleh internal Garuda supaya tidak menimbulkan efek ketidakpercayaan di masyarakat.

“Laporan keuangannya bagus, bukan hasil rekayasa. Bahwa ternyata ada piutang yang dijadikan pendapatan, itu kan sesuai dengan PSAK (Standar Akuntansi Keuangan) Nomor 23, jadi dibenarkan dalam PSAK Nomor 23. Yang menjadi persoalan bagi saya adalah kenapa ini diributkan oleh komisaris. Harusnya komisaris sebagai wakil dari pemegang saham menjaga kredibilitas Garuda, jangan dibuat ribut dan dipolemikkan di media massa,” tegasnya.

Politisi Partai Hanura tersebut mencurigai bahwa ada upaya kecurangan dari swasta pemegang saham mayoritas dan minoritas untuk menguasai bersama saham mayoritas Garuda. Ia berharap suara rakyat Indonesia tidak tergerus oleh upaya permainan oknum swasta tersebut, karena selama ini menurutnya suara rakyat masih menjadi dominan dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

“Ini saya kira oknum, karena swasta mau berbisnis sah-sah saja mau bermain apapun untuk menguasai Garuda. Saya harap pemerintah RI jangan mau kalah. Jangan sampai 60,5 persen itu nanti malah hilang. Yang kita lihat bahwa ada keinginan dari pemegang saham minoritas mayoritas itu yang selama ini di setiap RUPS selalu kalah suara dengan RI. Nah bagaimana mereka ingin menguasai suara itu,” imbuhnya.

Inas menambahkan bahwa saat ini pihak swasta tersebut telah memiliki saham sebesar 31 persen Garuda. “Sisa 4 persen hingga nanti mereka dapat memiliki posisi bargaining dengan pemerintah. Nah ini yang harus kita jaga agar upaya tersebut tidak tercapai. Pemerintah Indonesia tetap harus di atas,” tegas legislator dapil Banten III itu. (er/sf)