Harga Tiket Pesawat Harus Turun Jelang Lebaran

16-05-2019 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Eriko Sotarduga Foto : Jaka/mr

 

 

Menjelang hari raya lebaran banyak masyarakat yang memilih transportasi cepat, mudah, dan aman, salah satunya pesawat. Pemerintah sudah meminta kepada maskapai-maskapai yang ada di Indonesia untuk menurunkan harga tiket. Hal ini dilakukan untuk membantu meringankan beban masyarakat yang akan menggunakan transportasi udara.

 

Peraturan pemerintah tersebut masih belum dipatuhi oleh beberapa maskapai salah satunya Garuda Indonesia. Anggota Komisi VI DPR RI Eriko Sotarduga mempertanyakan alasan Garuda yang masih belum menurunkan harga tiket. Padahal, harga bahan bakar avtur sudah mengalami penurunan harga.

 

“Yang saya masih pertanyakan adalah kenapa harga tiket Garuda masih belum turun. Apa yang terjadi. Padahal harga bahan bakar avtur itu sudah turun terus kenapa masih belum juga,” imbuh Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini saat Rapat Dengar Pendapat dengan seluruh jajaran transportasi Kementerian BUMN di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (16/5/19).

 

Eriko menyampaikan permasalah harga tiket tersebut sudah dialami Garuda sejak lama dan masih belum mendapatkan solusi. Padahal, Garuda sudah beberapa kali berganti kepemimpinan. “Masalah ini sudah berlarut-larut. Garuda sudah berkali-kali berganti kepemimpinan, tetapi masih belum menemukan solusinya,” papar Dapil DKI Jakarta tersebut.

 

Eriko menduga permasalahan harga tiket Garuda yang masih belum turun karena permasalah hukum yang dialami oleh maskapai tersebut, sehingga menyebabkan pembengkakan pengeluaran seperti pembelian mesin dan pesawat. “Saya mendunga permasalahan ini karena kasus hukum itu sehingga cost Garuda terlalu tinggi seperti pembelian mesin dan pesawat. Sebaiknya permasalahan ini segera mendapatkan solusinya agar harga tiketnya bisa turun dan murah seperti dulu lagi,” kata Eriko. (tn/mh)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...