Komisi V DPR RI menilai Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum belum dapat memberikan potret dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 2010 secara lengkap dan belum memberikan program-program prioritas mana yang akan dikerjakan.    

Hal itu disampaikan Nusyirwan Soejono (F-PDIP) saat rapat dengar pendapat dengan Dirjen Sumber Daya Air dan jajarannya, yang juga dihadiri Kepala-Kepala Balai seluruh Indonesia, Rabu (16/2) yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR H. Mulyadi (F-PD).

Nusyirwan mengatakan, dari paparan yang disampaikan Dirjen SDA Mohammad Amron, dia melihat direktorat ini belum dapat memberikan gambaran yang jelas program-program yang dijalankan untuk menopang ketahanan pangan nasional.

“Saya khawatir jika kondisinya seperti ini akan terjadi import beras dan import-import yang lain akibat  tidak jelasnya program sumber daya air untuk menopang ketahanan pangan kita,” katanya.

Kalau potret dan evaluasi yang disampaikan hanya berupa angka-angka, saya yakin akan sulit dipahami dan kita tidak tahu apa yang mendesak untuk dikerjakan,” tambahnya lagi.

Pada rapat sore itu, banyak anggota melakukan interupsi sehubungan dengan belum lengkapnya jawaban tertulis yang disampaikan Dirjen SDA. Untuk itu, beberapa anggota meminta agar rapat ditunda dan dijadwalkan pada kesemmpatan lain untuk memberikan kesempatan kepada Dirjen SDA melengkapi pertanyaan-pertanyaan dari anggota yang belum dijawab.

Akhirnya Pimpinan Rapat memutuskan rapat dilanjutkan untuk memberikan kesempatan Dirjen memaparkan hal-hal yang umum, dan untuk hal yang sifatnya teknis akan dijadwalkan kemudian.

Pada kesempatan tersebut, anggota Fraksi Partai Golkar Hikmat Tomat mengingatkan saat rapat terdahulu, Komisi V DPR pernah meminta Dirjen SDA untuk melakukan audit terhadap proyek-proyek yang ada di direktorat ini. Namun, sejauh ini Komisi V DPR belum melihat hasil dari audit tersebut.

Hikmat mengatakan, permintaan audit ini terkait dengan hasil kunjungan kerja Komisi V DPR ke beberapa daerah, dimana ditemukan ada beberapa proyek yang dikerjakan dengan dana APBN, walaupun secara fisik proyek tersebut selesai, namun tidak dapat dimanfaatkan.

Selain itu, ada juga proyek yang terbengkalai pengerjaannya, padahal telah banyak uang negara yang dialokasikan untuk proyek tersebut. Seperti, katanya, bendung Jabung yang ada di Provinsi Lampung.

Hikmat menambahkan, audit ini sangat perlu untuk melihat kendala-kendala apa yang dihadapi dan apa solusinya untuk mengatasi masalah tersebut, sehingga ke depan tidak ada lagi proyek-proyek yang tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

Dalam hal ini, Komisi V ingin mendapatkan penjelasan yang lebih mendalam terkait dengan hal itu. “Kami tidak ingin dari tahun ke tahun akan terulang lagi,” tambahnya.

Dalam paparannya, Dirjen Sumber Daya Air Mohammad Amron mengatakan, tahun 2010 mendapatkan alokasi dana sebesar Rp 9,54 triliun. Realisasi keuangan mencapai 81,41 persen dan realisasi fisik 89,77 persen.

Total sisa anggaran pada tahun 2010 sebesar RP 1,75 triliun (18 persen). Sisa dana ini akibat terdapat dana blokir (termasuk dana cadangan) sebesar Rp 470,95 miliar, dana sisa lelang sebesar Rp 804,33 miliar dan terdapat dana yang tidak terserap sebesar Rp 474,72 miliar.

Hal ini diakibatkan diantaranya adanya anomaly cuaca yang berakibat terjadinya hujan ekstrem di beberapa lokasi pekerjaan, sehingga laju progress fisik terlambat, seperti Waduk Gonggang di Alabio.

Selain itu, terjadinya tender ulang di beberapa paket konstruksi sehingga mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan, seperti Waduk Titab, Bendung Gerak Tempe, Pompa Banjir Bengawan Solo.

Amron menambahkan, terlambatnya revisi DIPA APBN-P juga menjadi kendala sehingga progress penyerapan rendah, seperti Waduk Gonggang. (tt)