Komisi IX DPR direncanakan akan mengadakan Raker Gabungan dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), Mendagri, BKKBN guna membahas penambahan formasi CPNS bagi Penyuluh Keluarga Berencana (KB). Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR Asiah Salekan seusai melakukan Kunker ke Provinsi Sumatera Selatan baru-baru ini. "Kita menilai penyuluh lapangan KB masih kurang , berdasarkan laporan BKKBN Sumsel, masih ada 1 penyuluh menangani 10-12 desa, bahkan di provinsi lain ada yang lebih banyak, karena itu harus segera diatasi dengan menyiapkan pekerja sosial atau tenaga honornya juga dengan anggaran melalui APBD,"terangnya Selain pusat, menurut Asiah, perlu juga ada keseriusan dari Pemerintah Kabupaten melalui APBD karena saat ini Dana Alokasi Khusus (DAK) sudah cukup besar untuk provinsi Sumsel karena itu insentif juga harus ditingkatkan melalui APBD. Dia menambahkan, proses pengangkatan mereka jadi CPNS harus terus diupayakan baik oleh Pemprov, Kabupaten ataupun kota. "Saya telah diberikan tembusan atau inisiatif dari Kabupaten melalui rekomendasi Gubernur agar disampaikan kepada Menpan,"terangnya. Untuk itu, terangnya, Pemprov dan jajaran BKKBN harus menampung usulan daerah dengan mengadakan pertemuan kemudian menyampaikan rekap kabupaten itu bersama dengan Depdagri. "sementara untuk formasi kita akan akan membahas dengan Menpan,"katanya. Untuk besaran insentif bagi para penyuluh KB, papar Asiah, Komisi IX DPR akan memperjuangkan insentif sama dengan penyuluh pertanian. "Artinya yang standar minimal Rp 1 Juta, saat ini beda sekali tunjangan antara penyuluh KB dengan pertanian,"paparnya. untuk honor penyuluh KB, terangnya, Komisi IX DPR akan membicarakan masalah ini bersama dengan Menkeu, Bapenas, Mendagri, BKKBN dalam waktu dekat. Pada kesempatan tersebut, Asiah mengatakan, Tim masih menemukan adanya Kabupaten di Sumsel masih belum menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat. "Ini sangat mengganggu Tupoksi dari lembaga tersebut karena itu Komisi IX DPR bersama dengan Pangar DPR Menkeu, Bapenas akan membuat kriteria daerah penerima DAK secara lebih objektif lagi,"kata Asiah. Jadi, kata Asiah, jangan sampai ada wilayah yang Pendapatan Asli Daerahnya besar namun belum mendapat DAK dan juga daerah yang terpencil. "harus diperhatikan secara objektif khususnya bagi BKKBN,"Terangnya. (si)