Kementerian Didorong Berikan Pemasukan Devisa

18-06-2019 / KOMISI VI
Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno Foto : Arief/mr

 

 

Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno menegaskan pemerintah melalui Kementerian Perdagangan harus mampu menghadirkan pemasukan devisa yang tepat dan jelas bagi negara sehingga pemasukan negara menjadi stabil. Menurutnya, nilai ekspor Indonesia terlalu kecil, dibandingkan besaran impor. Sehingga hal ini menekan neraca perdagangan Tanah Air.

 

“Pemerintah harus jelas dalam masalah ini, terutama menjelaskan industri apa yang betul-betul bisa mendapatkan devisa yang tepat, sehingga tidak ada keluhan devisa tergerus,” tegas Teguh saat memimpin Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan, di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (18/6/2019).

 

Politisi daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah IX tersebut memaparkan, salah satu penyumbang devisa terbesar bagi penerimaan negara saat ini adalah para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri. Sedangkan jika dibandingkan dengan produk manufaktur Indonesia kalah saing dengan negara-negara lain.

 

“Ketika kita berbicara produk manufaktur, kita kalah saing dengan negara lain, terutama oleh pendatang baru seperti Vietnam. Kita juga kalah karena berbagai insentif yang mereka berikan,” tandas politisi Partai Golkar ini.

 

Teguh berharap pemerintah melalui Kementerian Perdagangan segera mendapatkan solusi yang tepat dalam mendapatkan devisa negara yang besar, sehingga tidak kalah dengan negara-negara lainnya, terutama di tengah larangan peredaran sawit Indonesia di Uni Eropa.

 

“Tentu kita mengharapkan adanya kehadiran sektor-sektor yang dapat mendukung pemasukan devisa kita dan juga harus didorong. Kita tahu Kementerian Perdagangan sudah bekerja luar biasa, terutama dalam menghadapi larangan sawit Indonesia di Uni Eropa,” imbuh Teguh. (tn/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...