Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Fakih Foto : Eka Hindra/mr

Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Fakih menjelaskan, memasuki tahun 2019, bagi pelajar yang ingin mendaftar Perguruan Tinggi Negeri (PTN) melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi (SBMPTN), wajib mengikuti Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) yang dilaksanakan oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) di bawah naungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).

“Sistem ini menemui banyak kendala di lapangan, sehingga ke depan UTBK ini perlu dievaluasi secara mendalam,” kata Fikri saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi dengan Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB), Rektor Universitas Padjajaran, Rektor UPI Bandung, Rektor Universitas Siliwangi, Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang, Rektor Intitut Pertanian Bogor (IPB), Kepala LLDikti Wilayah IV Jabar, serta LTMPT Provinsi Jabar, di Bandung, Jabar, Kamis (11/7/2019).

Untuk diketahui, penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SNMPTN difokuskan berdasarkan prestasi dan portofolio calon mahasiswa. Sedangkan SBMPTN difokuskan pada seleksi hasil ujian tertulis dengan memanfaatkan UTBK dan Ujian Tulis Berbasis Cetak (UTBC). Sementara Seleksi Mandiri difokuskan pada seleksi yang diatur oleh masing-masing PTN serta bisa memannfaatkan nilai hasil SBMPTN.

Politisi PKS ini menambahkan, berbagai catatan pada penerimaan mahasiswa baru pada tahun 2019 ini harus dikomunikasikan dengan Kemenristekdikti. “Persentase siswa ke PTN banyak yang didominasi jurusan IPA. Fakultas Ilmu Sosial pun dimasuki oleh siswa yang jurusannya IPA. Jadi kita harus serius untuk masalah pendidikan. Kita tidak boleh mendiamkan segala masukan dan keluhan yang ada sejak penerimaan mahasiswa baru. Jadi ketiga jalur itu wajib mendapatkan evaluasi dan masukan,” ungkap Fikri.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi X DPR RI Popong Otje Djundjunan mengatakan, penerimaan mahasiswa dari tahun ke tahun selalu permasalahan. Penyebabnya bukan karena pemerintah tidak berkerja baik atau DPR RI tidak memperjuangkan berbagai kebijakan. Menurutnya, pertumbuhan penduduk Indonesia luar biasa, sehingga bonus demografi itu tidak seimbang dengan penyediaan infrastruktur dan peralatan yang harus disiapkan PTN, dan PTS yang juga masih menghadapi masalah-masalah seperti itu.

“Jadi titik beratnya karena infrastruktur. Perlengkapan-perlengkapan, baik itu secara fisik belum memadai. Akhirnya setiap tahun banyak yang drop out. Karena memang infrastruktur yang kurang. Oleh karena itu pemerintah yang didukung oleh DPR membuat kebijakan-kebijakan minimal mengatasi persoalan itu. Selama APBN masih defisit, sulit untuk mengatasinya. Bagaimana bisa membangun infrastruktur pendidikan jika uangnya tidak ada,” tegas politisi Partai Golkar itu. (hr/sf)