Biaya Logistik Mahal, Batam Kalah Bersaing dengan Singapura

12-07-2019 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Dito Ganinduto. Foto: Riyan/sf

 

 

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Dito Ganinduto menilai Batam, Provinsi Kepulauan Riau, yang ditetapkan oleh pemerintah menjadi Free Trade Zone (FTZ) memiliki masalah saat bersaing dengan Singapura, karena tidak didukung oleh infrastruktur yang memadai. Prosedur yang rumit juga menghambat proses pengiriman barang ke luar negeri.

 

“Persoalan utama yang di Batam ini setelah ditetapkan menjadi FTZ yaitu pelabuhan yang belum bisa menunjang kebutuhan, seperti lamanya proses bongkar muat kontainer, serta mahalnya logistic cost,” tutur Dito saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI dengan Direksi PT. Pertamina, BP. Batam, Pelindo I dan Pengusaha Daerah Industri Pulau Batam, di Batam, Kepri, Kamis (11/72019).

 

Pelabuhan Batu Ampar yang berseberangan langsung dengan Singapura, dinilai sudah tidak efisien dan harus segera diperlebar. Masalah yang selama ini dihadapi bukan biaya pengiriman yang tinggi, melainkan biaya handling cost, penumpukan di terminal serta biaya standardisasi di terminal.

 

“Prosesnya saat ini sangat lama dan harus ke Singapura dulu untuk standardisasi, padahal bisa dikerjakan di Batam. Serta crane yang digunakan untuk bongkar muat hanya bisa lima kontainer per jamnya. Jika ingin bersaing dengan Singapura, kita harus memperbaiki pelabuhan ini,” tutur politisi Partai Golkar itu.

 

Dalam kesempatan itu, Kepala BP. Batam Edy Putra Irawady menuturkan, permasalahan yang dihadapi BP. Batam antara lain belum memiliki consolidated container yang berguna untuk tempat kontainer kosong yang siap dikirim kembali ke Singapura. “Selama ini ketika kami akan kirim barang harus memesan kontainer kosong ke Singapura. Padahal itu tidak perlu jika di Batu Ampar tersedia, dan itu akan memangkas biaya,” tutur Edy.

 

Selain itu, investasi di Batam banyak yang masuk, namun permasalahan pengiriman barang menjadi permasalahan tersendiri. Batam harus membenahi logistik, mengingat hampir semua barang masuk melalui Batam. “Saat ini kami menghadapi mahalnya logistic cost, karena barang yang akan dikirim ke Singapura itu adalah door to door. Artinya setiap barang yang akan dikirim melalui proses yang panjang,” tutur Edy. (rh/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...