Kebijakan Pro Perempuan Masih Minim

09-03-2011 / KOMISI VIII

Perempuan Indonesia masih membutuhkan dukungan dari pemerintah pada sektor pendidikan, ekonomi, kesehatan maupun representasi politik untuk mencapai kualitas hidup yang layak dan baik.

Pendapat tersebut disampaikan oleh anggota Komisi VIII DPR RI Herlini Amran menanggapi peringatan hari perempuan Internasional di DPR RI, Selasa, (8/3).

Menurutnya, berdasarkan laporan UNDP tahun 2007/2008 menempatkan ranking GDI (Gender Development Index) negara Indonesia, 0.721 atau masuk ranking ke 79 dari 156 negara, di bawah negara Honduras dan Brunei Darussalam.

"Tentu hal ini sangat disayangkan. Disaat Indonesia mengalami peningkatan demokrasi, tapi kebijakan pemerintah yang pro-perempuan sangat minim. Padahal, pemilih perempuan dalam pemilu tidak kalah banyak ketimbang pria,"katanya.

Dari ranking GDI, perempuan Indonesia masih tertinggal di berbagai bidang seperti pendidikan, ekonomi, kesehatan dan representasi politik dan pemerintahan. Perempuan Indonesia lebih miskin dan memiliki tingkat buta huruf yang lebih tinggi dari laki-laki Indonesia. “Oleh karenanya, pemerintah harus meningkatkan pelaksanaan program-program mencerdaskan perempuan dan mengoptimalkan pemberdayaan perempuan Indonesia,” tambah Herlini.

Di samping itu, lanjut politisi perempuan dari FPKS ini, permasalahan perempuan masih berkutat pada kasus kekerasan, perdagangan perempuan, prostitusi, kurangnya perlindungan terhadap TKW, dan sempitnya ruang untuk perempuan dalam berperan di ranah publik. Pemerintah perlu memperhatikan kebijakan yang memperjuangkan perempuan sebagai tonggak kemajuan negara.

“Pemerintah perlu segera mungkin menyelesaikan permasalahan ini. Tidak ada kerugian sedikitpun ketika pemerintah memuliakan perempuan. Sudah saatnya perempuan Indonesia bangkit, menyadari bahwa harkat dan martabat dirinya tidak terangkat apabila tidak memuliakan dirinya sendiri. Kemuliaan dapat diraih dengan bersungguh-sungguh meningkatkan pengetahuannya,”katanya.

 Anggota DPR RI dari Dapil Kepulauan Riau ini berharap agar kaum perempuan mulai menanamkan kesadaran dengan pendidikan kesetaraan dan keadilan gender pada anak-anak Indonesia sejak dini dengan tekun dan telaten.

"Anak-anak sejak dini dapat dibentuk dan diarahkan untuk kemajuan bangsa, karena dibesarkan oleh perempuan yang berwawasan maju kedepan telaten dan tekun dalam menunaikan amanah dan tugas. Bahkan jarang terdengar perempuan yang terlibat korupsi, katanya 
 

Peringatan Hari Perempuan Internasional, kata Herlini, merupakan momentum untuk mengevaluasi berbagai kebijakan yang belum berpihak kepada permpuan. Pemerintah harus memberikan pendidikan, perlindungan, dan akses terhadap pemberdayaan dan pengembangan potensi perempuan Indonesia.

 “Sesuai dengan ajaran Islam, mulialah orang yang telah memuliakan perempuan atau tidaklah mulia kecuali orang yang telah memuliakan perempuan,"jelasnya.(Si)
 

BERITA TERKAIT
Program Makan Bergizi Gratis Butuh Rp 71 Triliun, Solusi Pendanaan Jadi Sorotan
20-01-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Program andalan pemerintahan Prabowo-Gibran, Makan Bergizi Gratis (MBG) disediakan anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) sebesar...
Sigit Purnomo: Penggunaan Dana Zakat Harus Transparan dan Tepat Sasaran
17-01-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI, Sigit Purnomo, menanggapi wacana penggunaan dana zakat untuk mendukung program unggulan pemerintah,...
Kunjungan ke Madinah, Fikri Faqih Dorong BPKH Optimalkan Peran di Layanan Haji dan Umroh
17-01-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menyampaikan sejumlah harapan kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)...
Kesepakatan Haji RI dan Arab Saudi Diteken, Kuota Haji 2025 Tetap 221.000 Jamaah
16-01-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi akhirnya menandatangani kesepakatan kerjasama untuk penyelenggaraan haji 2025. Salah satu poin kesepakatan...