Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir  Foto : Oji/mr

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebagai konsep awal mulai disusun pada pertemuan konsultasi regional. Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan dan perbankan sangat berkepentingan terlibat dalam penyususnan RPJMN ini.  

“Rancangan Awal RPJMN 2020-2024 ini, memiliki nilai strategis yaitu keserasian rencana lima tahun ke depan antara pemerintah dengan Pemda. RPJMN merumuskan permasalahan, arah kebijakan pembangunan yang akan diambil oleh bangsa ini dalam kurun waktu 5 tahun ke depan,” jelas Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir dalam rilisnya yang disampaikan kepada Parlementaria, Rabu (21/8/2019).

Pertemuan konsultasi ini berlangsung di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa lalu (20/8), yang dihadiri Menteri PPN/Kepala Bappenas, para gubernur se-Kalimantan, dan para akademisi. RPJMN 2020-2024 ini merupakan pedoman bagi seluruh komponen bangsa, baik pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional secara sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi.

Dikatakan Hafisz, ada beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian Bersama, salah satunya pembangunan Kalimantan yang harus tetap bisa menjamin proses transformasi struktural nasional dengan tetap menjaga keseimbangan kualitas lingkungan hidup di wilayah Kalimantan. Hal ini menjadi tugas besar pemerintah untuk memperkecil disparitas daerah satu dengan lainnya. Pemerintah punya tugas besar untuk membangun wilayah timur supaya ketimpangan semakin menyempit.

Hingga saat ini, pembangunan Indonesia masih dihadapkan pada ketimpangan antarwilayah, baik antara kawasan barat Indonesia (KBI) dan kawasan timur Indonesia (KTI), antara daerah tertinggal dan daerah maju. Kontribusi ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sekitar 80,5 persewn berasal dari KBI, khususnya Pulau Jawa dan Sumatera. Sedangkan KTI hingga saat ini masih belum berkontribusi secara optimal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Pemerintah harus menjembatani ketimpangan ekonomi dan sosial serta mampu mengurangi kemiskinan. Tak hanya itu, percepatan pembangunan di wilayah-wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah di Indonesia juga harus tetap dilanjutkan. Dalam hal ini peran pendanaan non APBN di Jawa-Bali harus didorong menjadi tulang punggung. Sedangkan APBN lebih diarahkan bagi pembangunan proyek-proyek strategis di luar Jawa-Bali,” jelas politisi PAN tersebut.

Banyak hal penting lainnya yang dibahas dalam pertemuan tersebut, seperti mitigasi bencana dan jangkauan pelayanan dasar antara wilayah di Kalimantan. Pemerintah diimabu mampu meningkatkan perbaikan pelayanan dasar untuk mengurangi kesenjangan wilayah serta pemenuhan akses terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan, air minum, dan sanitasi yang menjadi layanan dasar dan krusial bagi peningkatan kualitas kehidupan bangsa Indonesia.

Hal ini sangat berpengaruh langsung pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kualitas SDM (human capital) yang baik tentunya akan sangat berpengaruh terhadap pembangunan wilayah serta mampu menaikkan GDP, serta perkapita income rakyat indonesia, Diharapakan, Indonesia dapat lepas dari negara berpenghasilan menengah menuju negara berpenghasilan tinggi.

“Kami mengharapkan arah kebijakan dan strategi pembangunan dapat terukur kinerjanya dan menjamin keberhasilan pencapaiannya, sehingga dapat memberikan kesejahteraan masyarakat agar keadilan sosial dapat tercipta bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutup Hafisz. (mh)