Perizinan Sulit Dinilai Penyebab Investor tak Tertarik ke Indonesia

11-09-2019 / KOMISI VI
Suasana Rapat Kerja (Raker) Komisi VI DPR RI dengan Kementerian Perindustrian. Foto : Eka Hindra/mr

 

Anggota Komisi VI DPR RI Abdul Wachid menilai perizinan yang sulit dan memberatkan menjadi penyebab banyaknya investor asing beralih memilih negara lain seperti Vietnam, Thailand dan Malaysia dibandingkan Indonesia. Menurutnya masih banyak ditemui kesulitan-kesulitan dalam mengurus perizinan, terutama di daerah.

 

“Secara pribadi saya mengurus izin saja lama sekali tidak selesai-selesai. Bahkan kalau ngurus di daerah juga lebih sulit. Mungkin ini salah satu penyebabnya juga,” kata Wachid saat mengikuti Rapat Kerja (Raker) Komisi VI DPR RI dengan Kementerian Perindustrian di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (11/9/2019).

 

Wachid mengatakan, sebagai warga negara yang baik, seharusnya masyarakat diberikan kemudahan dalam setiap pengurusan berbagai jenis perizinan, sehingga membuat banyak investor-investor asing menjadikan Indonesia sebagai tujuan utama dalam mengembangkan perusahaannya, bukan sebaliknya.

 

“Kalau misalnya masyarakatnya sendiri saja dipersulit, bagaimana dengan investor asing? Seharusnya dimulai dengan memudahkan rakyat saja dahulu, kemudian pasti akan banyak investor luar yang akan melirik negara ini,” pesan politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tersebut.

 

Seperti diketahui, baru-baru ini ada 33 perusahaan yang keluar dari China. Sebanyak 23 perusahaan memilih pindah ke Vietnam dan mendirikan bisnis di sana. Sisanya, 10 perusahaan pindah ke Malaysia, Kamboja, dan Thailand.

 

Sayangnya, tak ada satupun yang mau bergeser ke Indonesia. Begitu pula dengan 73 perusahaan yang keluar dari Jepang. Sebanyak 43 perusahaan lari ke Vietnam, 11 perusahaan ke Thailand dan Filipina, sisanya hanya 10 perusahaan yang ke Indonesia. (tn/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...