Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR ke Provinsi Jawa Barat Ribka Tjiptaning (F-PDIP) meminta Rumah Sakit yang dibiayai APBN memprioritaskan pelayanan kelas 3. Menurutnya pelayanan itu sangat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat banyak. ”Komisi IX akan memprioritaskan pada rumah sakit-rumah sakit umum yang mengajukan proposal anggaran untuk menambah ruang perawatan kelas 3,” katanya, Rabu (4/3). Ribka menilai sampai saat ini pemerintah belum mampu menjamin dan memberikan fasilitas kesehatan bagi warga negaranya. Padahal dalam UUD 1945 disebutkan negara bertanggungjawab atas fasilitas kesehatan. ”Jangan sampai di Jawa Barat muncul Ponari,” ujarnya. Menurutnya, fenomena banyaknya masyarakat yang mendatangi Ponari untuk berobat karena ketidakmampuan masyarakat untuk berobat di rumah sakit dimana tidak ada pelayanan kelas 3. ”Ponari didatangi masyarakat karena murah dan bersedia mengobati ratusan orang dalam sehari,” kata Ribka. Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat Yusuf M Effendi dihadapan Tim Kunker menjelaskan masalah kesehatan di Jawa Barat pada dasarnya masih tertumpu pada permasalahan tingginya angka kematian ibu dan kematian bayi. ”Gizi buruk serta tingginya penyakit infeksi atau penyakit menular terutama HIV/AIDS, TBC, DBD dan Filariasis,” jelasnya. Lebih lanjut, Wagub menjelaskan prioritas pembangunan kesehatan dalam rencana strategis daerah yaitu untuk meningkatkan indeks kesehatan masyarakat melalui meningkatkan angka harapan hidup, mengurangi angka kematian ibu, mengurangi angka kematian bayi, pengendalian penyebaran penyakit menular dan penyakit khusus. Jawa Barat juga memiliki program utama dalam bidang kesehatan yakni beasiswa bagi bidan desa yang berdomisili di daerah terpencil, peningkatan sebagian fasilitas Puskesmas, gerakan perilaku hidup bersih dan sehat, pencegahan dan penanggulangan gizi buruk, peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. ”Serta bantuan untuk jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas),” jelas Yusuf. (bayu)