Sebanyak 11 kontraktor telah mendaftarkan diri sebagai peserta lelang pembangunan gedung baru DPR RI "Menara Nusantara" yang dimulai tahun 2011 ini. Kesebelas perusahaan kontraktor yang didominasi kontraktor BUMN itu adalah PT Hutama Karya, PT Waskita Karya (Persero), PT PP (Persero), PT Tetra Konstruksindo, PT Nindya Karya (Persero), KSO Adhi-Wika, PT Duta Graha Indah (Tbk), PT Krakatau Engineering, PT Abdi Mulia Berkah, PT Jaya Konstruksi MP, PT Tiga Mutiara.

"Sampai hari ini sebanyak 11 perusahaan telah mendaftar. Hari ini jam 14  penutupan pendaftaran peserta lelang. Selanjutnya pemenang pra-kualifikasi akan diumumkan 6 April,"ujar Sekjen DPR Nining Indra Saleh didampingi oleh Kepala Biro Harbangin Soemirat, Karo Humas dan Protokol Helmizar, dalam jumpa pers di pressroom DPR RI, Jakarta, Jum'at (25/3).

Nining menjelaskan bahwa Jum'at (25/3) pagi, seluruh peserta tender pembangunan gedung baru telah diarahkan oleh Ketua DPR RI Marzuki Alie menyangkut teknis pelaksanaan pembangunan. Dalam arahannya, Marzuki meminta agar proses lelang mesti seusai prosedur yakni Perpres No.54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kedua, Marzuki Alie juga tak memberikan arahan apapun terkait pemenang tender pembangunan gedung DPR. "Kalau ada orang-orang yang menamakan Ketua DPR itu tidak ada dan tidak benar. Tak ada arahan dari Ketua DPR terkait penentuan pemenang tender,"ujarnya.

Marzuki Alie, kata Nining juga meminta agar panitia tender pembangunan gedung DPR tak merekayasa untuk memenangkan satu peserta tender. Panitia juga dilarang mengakal-akali peraturan, melainkan mengikuti semua Perpres No. 54 tahun 2010. "Panitia lelang juga tidak mengakal-akali, tapi ikuti semua Perpres No.54. Ini sudah tegas arahan Ketua, " ujar Nining

Nining menambahkan, MA juga meminta semua bekerja secara profesional dan sesuai bidang masing-masing, dari preoses hingga harga juga disaksikan oleh KPK."Sampai dengan aanwigsing, hingga evaluasi harga KPK, LSM akan kita undang dalam satu ruangan nanti, siapa yang lulus akan diumumkan tanggal 6 April,setelah data-data digodok oleh tim Setjen DPR RI,"paparnya.

Sementara, Kepala Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi (Harbangin) Soemirat mengatakan, berdasarkan Perpres Nomor 54 tahun 2010 peserta melakukan proses pendaftaran dan pengambilan dokumen kualifikasi dimulai tanggal 14-24 maret 2011 sampai pukul 14.00 WIB ini. 

Dia menambahkan, panitia lelang pada tanggal 28 Maret-1 April 2011 melakukan evaluasi dokumen kualifikasi dan pembuktian kualifikasi. "Pada tanggal, 6-12 april 2011 merupakan masa sanggah kualifikasi itu saja yang bisa kita laporkan,"katanya.

Ditanya apakah pengurangan anggaran pembangunan gedung mengurangi volume ruangan anggota, Soemirat menjelaskan, tidak akan ada pengurangan volume tetapi yang ada hanya efisiensi ruangan. "dari 120 ternyata dapat lebih efisien ruangannya sesuai standar harga menjadi 111,1 dengan asumsi 1 anggota, dengan 5 tenaga ahli dan 1 sekretaris,"jelasnya. 

Mengenai profile perusahaan yang mendaftar tersebut, Soemirat menegaskan, tidak akan ada rekayasa dan semuanya akan dibuktikan didalam evaluasi prakualifikasi dan pembuktian kualifikasi. "Semuanya akan diumumkan secara jelas kriterianya. mengenai KSO, sudah ada aturan perpres 54 tahun 2010 artinya sejak pendaftaran sudah ada akte notaris, bidang perusahaan, sharing persentase dan leadernya kita terbuka aja dan dibuktikan di kualifikasi juga,"jelasnya. 

Dia menambahkan, khusus Sub kontraktor akan terbuka artinya yang akan menawar barang harus memiliki data pendukung produk dan bukti surat dukungan untuk kontraktor awal. 'Kita mengharapkan kasus kalibata tidak terulang kembali didalam pembangunan proyek ini, jadi kita tahu dukungan kontraktor dan subnya, spek, volume dan harga yang jelas,"ungkapnya. (si)