Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan, Ketua DPR tidak mungkin membatalkan pembangunan gedung karena pembatalan harus dilaksanakan melalui keputusan dari forum yang legal.

"Kalau dibatalkan harus lewat forum Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) melalui anggota Fraksinya yang berada di alat kelengkapan tersebut, kemudian hasilnya dibawa ke Bamus minta dijadwalkan dalam Rapat Paripurna,"jelasnya saat Konferensi Pers di Ruang wartawan, Rabu, (30/3).

Menurutnya, Ketua DPR akan melaksanakan keputusan tersebut apabila proses tersebut telah dijalankan. "Permintaan yang tidak prosedural agar Ketua DPR membatalkan pembangunan gedung baru, merupakan permainan politik yang membodohi publik, karena mereka tahu Ketua DPR tidak mungkin membatalkan pembangunan gedung tanpa perintah dari keputusan rapat-rapat di DPR,"terangnya.

Ketua DPR mengatakan, dirinya merasa prihatin dengan pola cara temen-temen anggota Fraksi dalam menyikapi rencana pembangunan gedung baru DPR RI melalui media massa. "Saya secara pribadi tidak ada kepentingan apapun tentang setuju atau tidak setuju terhadap pembangunan gedung baru, fungsi ketua DPR adalah menjalankan keputusan rapat, selanjutnya menginformasikan kepada publik hasil keputusan rapat tersebut jadi dalam hal pembangunan gedung ini bukan keputusan Marzuki Alie, tetapi keputusan rapat,"katanya.

Pembangunan Gedung baru telah melalui proses yang cukup panjang. BURT telah menangani rencana ini melalui proses rapat-rapat dan keputusan yang diambil juga telah melalui rapat pleno BURT. "Perencanaan pembangunan kawasan parlemen dan Gedung DPR telah masuk dalam Renstra DPR RI 2010-2014 yang juga telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 29 Juli 2010,"tambahnya.

BURT, lanjutnya, merupakan alat kelengkapan DPR, sama seperti alat kelengkapan lain seperti komisi-komisi yang didalamnya terdapat perwakilan fraksi-fraksi. artinya manakala alat kelengkapan dewan sudah memberikan keputusan maka hanya bisa dibatalkan melalui rapat paripurna dewan. "Hasil rapat BURT telah disosialisasikan kepada Fraksi-fraksi dalam forum rapat konsultasi dengan demikian semua fraksi sudah mengetahui mengenai rencana pembangunan gedung baru ini,"kata Mantan Sekjen Partai Demokrat ini.

Menyinggung sikap PDIP yang menyetujui pembangunan gedung baru harus lebih sederhana, Dia mengatakan,penjelasan tersebut tidak jelas ukuran atau indikatornya. "ini apakah sekelas RSS, berarti setara bangunan sebanyak 560 RSS,"tanyanya. Sementara menanggapi Fraksi PAN yang meminta melibatkan rakyat Indonesia, Ketua mempertanyakan bagaimana keterlibatan rakyat tersebut, dan ini dapat menjadi pertanyaan prosedur dan mekanismenya.

Dia menambahkan, opini yang diberikan berbagai anggota fraksi maupun dari pihak-pihak lain hanya untuk mencitrakan bahwa Ketua DPR yang juga kader Partai Demokrat tidak berpihak kepada rakyat. "Pencitraan ini juga dikaitkan dengan upaya yang dibangun untuk mencitrakan bahwa pemerintah saat ini dianggap tidak berpihak kepada rakyat,"terangnya.

Menurutnya, harga permeter persegi gedung baru DPR, khusus civil dan arsitekturnya sebesar Rp. 4.6 juta/meter persegi sementara dengan elektrical dan mechanical menjadi Rp.7.2 Juta permeter persegi. coba bandingkan dengan pembangunan Gedung MK yang mencapai Rp 9 juta permeter persegi tahun 2007 lalu, Kementerian Perdagangan sebesar Rp. 8.6 juta permeter persegi pada tahun 2006. "Jangan ngomong asal bunyi (asbun) ini juga tidak ada kolam renang, spa maupun fasilitas mewah lainnya,"tegasnya. (si) foto:RY/parle