Anggota DPR RI M. Nasir Djamil. Foto : Jaka/mr

Anggota DPR RI M. Nasir Djamil mengingatkan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin tidak menjadikan isu radikalisme secara berlebihan, sehingga menghilangkan sejumlah isu krusial yang harus diperhatikan. Menurutnya, menjadikan isu radikalisme, apalagi ditujukan untuk identitas dan agama tertentu, sangat kontradiktif dengan upaya membangun harmoni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut Nasir, dirinya tidak menafikan perilaku keagamaan yang menyimpang berpotensi menjadi radikalisme yang menjurus kepada gerakan terorisme. “Radikalisme jangan hanya dilihat dari satu aspek saja, melainkan harus ditinjau dari berbagai sudut. Saat muncul radikalisme, justru pemerintah harus bertanya ada apa dengan perilaku sosial yang menyimpang terjadi,” ujarnya dalam rilisnya kepada Parlementaria, Selasa (29/10/2019).

Dikatakan politisi F-PKS itu, justru dirinya kuatir bahwa memunculkan isu radikalisme secara berlebihan adalah upaya untuk menutup kelemahan pemerintah mengatasi sejumlah masalah yang kini membutuhkan perhatian yang serius. “Saya curiga isu radikalisme ingin menutup berbagai masalah yang kini tidak kunjung tuntas penyelesaiannya,” terangnya sembari menekankan saat ini ada sejumlah masalah yang wajib dituntaskan agar pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin bisa berhasil lima tahun ke depan.

Misalnya pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat yang semakin lemah, gerakan separatisme di Papua, soal kebakaran 800 ribu hektar hutan yang menyebabkan penderitaan bagi rakyat setempat, kekeringan dan susahnya mendapatkan air bagi masyarakat yang daerahnya dilanda musim kemarau, serta krisis hukum dan supremasi hak asasi manusia. “Kasihan rakyat Indonesia kalau hanya dijejali dengan isu radikalisme,” pungkasnya. (sf)