Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid. Foto : Azka/mr

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid meminta aparat untuk mengedepankan aspek dialog ketika menanggapi aspirasi rakyat Papua. Menurutnya kegiatan dialog tersebut merupakan alternatif yang tepat guna menjaga situasi keamanan di Papua, tetap kondusif pasca kerusuhan pada 19 Agustus 2019 lalu.

Hal tersebut disampaikannya kepada Parlementaria usai memimpin rapat Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI dengan Wakil Gubernur Papua beserta jajarannya, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan para tokoh masyarakat Papua di Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Papua, Jumat (8/11/2019).

“Semua memang harus dilakukan dengan pendekatan dialog. Saya rasa tidak cukup dengan hanya mengedepankan gakkum (penegakan hukum), karena kita semua ini sama-sama warga negara Indonesia. Maka tidak boleh tertutup dialog antar bangsa. DPR paling utama mendengarkan aspirasi masyarakat,” tegas Meutya.

Politisi Partai Golkar ini juga mengaku bahwa dirinya merasa lega bisa berkomunikasi langsung dengan tokoh-tokoh di Papua untuk menyerap aspirasi dan keinginan masyarakat Papua dalam keterlibatan mereka di dalam NKRI. Menurutnya apabila ada pelanggaran hukum yang terjadi dalam kasus kerusuhan yang melibatkan warga Papua, maka penegakan hukum harus tetap diutamakan.

“Kami bisa memahami keinginan teman-teman, masukan dari masyarakat Papua terkait perlu adanya penegakan hukum. Saya rasa bentuk statement politik dari para Anggota akan membantu mendorong narasi tersebut. Dan saya rasa walaupun Kepolisian bukan mitra kerja Komisi I, tapi saya rasa mereka akan mengedepankan hal itu,” tukas legislator dapil Sumatera Utara I ini.

Kunspek ini juga diikuti sejumlah Anggota Komisi I DPR RI lainnya, seperti Rudianto Tjen (PDI-Perjuangan), Sturman Panjaitan (PDI-Perjuangan), HI Lodewijk Paulus (F-PG), Nurul Arifin (F-PG), Dave Akbarsyah Fikarno (F-PG), Sugiono (F-Gerindra), Yan Permenas Mandenas (F-Gerindra), Syaiful Bahri Anshori (F-PKB), dan Jazuli Juwaeni (F-PKS). (er/sf)