Indonesia Bukan Sekedar Pangsa Pasar Australia

19-11-2019 / KOMISI VI

 

Melanjutkan hasil penandatanganan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA),  Komisi VI DPR RI melangsungkan rapat dengan Menteri Perdagangan membahas rencana pengesahan kerja sama kemitraan tersebut di DPR. Anggota Komisi VI DPR RI Evita Nursanty meminta pemerintah jeli terhadap isi kesepakatannya dan tidak membuat Indonesia hanya menjadi pangsa pasar bagi Australia.

 

Hal ini ia sampaikan ketika memberikan pernyataan dalam Rapat Kerja antara Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan beserta jajaran di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019). Secara keseluruhan, Evita mengaku mendukung pengesahan ratifikasi itu dan berharap banyak manfaat yang diambil Indonesia.

 

“Perhatian teman-teman Anggota Dewan adalah jangan sampai kita jadi pangsa pasarnya mereka saja. Ini kita dukung, tapi harus ada kewaspadaan dan hal yang harus kita jaga, supaya ini tidak terjadi. Harus benar-benar dirumuskan sebenarnya yang menjadi potensi dan keuntungan maksimal kita akan seperti apa. Jangan sampai perjanjian ini justru semakin memperdalam defisit neraca perdagangan kita dengan Australia,” ujar Evita.

 

Apabila disahkannya Ratifikasi IA-CEPA oleh DPR RI ini tentunya akan memangkas bea impor sebesar 94 persen untuk produk asal Negeri Kanguru yang masuk ke RI dan sebaliknya 100 persen bea impor produk RI yang masuk ke Australia juga dihapus. Evita meminta Mendag agar menyiapkan strategi supaya Australia tidak mengurangi investasinya. Ia menilai perlu kajian mendalam serta koordinasi dengan Wakil Menteri Luar Negeri.

 

“Kita tahu Wamenlu diberikan tugas tambahan oleh Presiden untuk yang berkaitan dengan diplomasi ekonomi. Jadi koordinasi ini tolong dilakukan dengan Wamenlu. Juga saya melihat perlu ada nanti evaluasi dari perjanjian multilateral seperti ini. Karena multilateral tidak seefektif perjanjian bilateral. Jadi harus diperkuat di perjanjian bilateral yang ada,” tukas politisi dapil Jawa Tengah III tersebut. (er/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...