Komisi V DPR RI mendukung Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk segera memiliki alat yang mempercepat deteksi adanya gempa bumi dan tsunami yaitu Indonesia Tsunami Early Warning System (INATEWS) dengan teknologi terbaru. Jika teknologi tersebut dapat dimiliki BMKG, maka BMKG bersama BASARNAS dan Pemerintah Daerah dapat melakukan antisipasi untuk memperkecil skala luasan bencana.

Hal itu diungkapkan Anggota Komisi V DPR RI Ansar Ahmad saat diwawancarai Parlementaria disela-sela Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI dengan Kepala BMKG, Kepala BNPP (BASARNAS), dan BPWS membahas Penyampaian Renstra dan Program Kerja Pemerintah 5 tahun ke depan, evaluasi pelaksanaan anggaran K/L TA 2019 dan membahas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019).

“Kepala BMKG menyampaikan bahwa selama ini mereka tidak memiliki teknologi terbaru untuk e-warning system atau deteksi dini terhadap kemungkinan bencana. Padahal, alat itu sangat penting. Kalau e-warning system itu mereka miliki dengan teknologi yang lebih baik, saya kira BMKG bersama BASARNAS dan Pemda dapat melakukan antisipasi bersama. Tujuannya agar kita dapat memperkecil skala luasan bencana,” ujar Ansar.

Untuk itu, legislator Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) ini menyatakan keseriusannya dalam memberikan dukungan agar Pemerintah Pusat  memberikan anggaran yang lebih besar kepada BMKG maupun BASARNAS. Mengingat, sambung Ansar, persoalan penanganan bencana merupakan persoalan yang tak diduga-duga, harus cepat dan tepat penanggulangannya. Di sisi lain, Ansar Ahmad juga mendorong BASARNAS untuk harus lebih banyak melakukan proses edukasi di tengah-tengah masyarakat.

Karena menurutnya, menyelesaikan berbagai persoalan bencana bukan hanya tugas BASARNAS, tapi juga tugas seluruh lapisan masyarakat. “Masyarakat perlu diberikan pengetahuan-pengetahuan dasar tentang itu. Maka, kita harapkan porsi anggaran BASARNAS ke depan alokasinya untuk program pendidikan pencegahan di tengah-tengah masyarakat untuk mencegah korban yang besar,” tandas legislator dapil Kepulauan Riau itu.

Sebelumnya, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menyampaikan, pihaknya segera mewujudkan teknologi baru yang mempercepat deteksi adanya gempa bumi dan tsunami. Sejauh ini, tutur Dwikorita, teknologi yang dimiliki BMKG hanya mampu mendeteksi peringatan dini tsunami selama 4 menit setelah gempa. Sedangkan gempa bumi baru bisa terdeteksi setelah 2 menit bumi bergetar. “Kami akan pangkas peringatan dini tsunami menjadi 2 menit setelah gempa. Sedangkan untuk gempa, kami sedang berusaha keras membuat teknologi deteksi gempa 15 detik,” papar Dwikorita. (pun/sf)