Komisi I DPR RI – Percepatan Pembangunan Wilayah Pupua masih terkendala adanya daerah terisolir karena tidak adanya pembuatan sarana dan prasarana. Dalam rangka mensukseskan pembangunan daerah TNI diharapkan menciptakan kemanunggalan TNI, Polri dan masyarakat.

            Hal itu mengemuka saat rombongan Tim Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI melakukan pertemuan dengan Pangdam XVII/Cendrawasih Mayjen TNI Erfi Triassunu, Danlantamal X Jayapura Laksamana Pertama TNI Uus Kustiwa dan Pangkosek Hanudnas IV Biak Marsekal Pertama TNI M. Syaugi, Kapolda Papua Barat Irjen Pol Bekto Suprapto, dan Wakil Gubernur Papua Barat Ruhimin Katjong, Monokwari, Papua Barat (11/4).

             Ketua Tim Komisi I DPR RI Hayono Isman (F-PD) mengatakan, kedatangan Tim Komisi I ke Provinsi Papua Barat dalam rangka mencari masukan dan melihat secara langsung kondisi riil pembangunan dan kendala yang dihadapi pada daerah itu. “Komisi I datang menyerap aspirasi masyarakat untuk pembangunan wilayah Papua,” katanya dengan antusias.

            Anggota Komisi I Yorrys Raweyai (F-PG) mengungkapkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil kekayaan alam Provinsi Papua belum digunakan secara optimal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat asli, sehingga telah mengakibatkan terjadinya kesenjangan antara Provinsi Papua dan daerah lain, serta merupakan pengabaian hak-hak dasar penduduk asli Papua.

           Yorrys Raweyai mengajak seluruh masyarakat Papua untuk bangkit melaksanakan secara konsisten Undang-Undang Nomor 21 Tahun Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua, serta mengajak seluruh elemen. “Kita semua harus berkomitmen menuju masa depan bangsa Indonesia melalui pembangunan papua. Papua barat merupakan suatu potensi dan memiliki opportunity yang lebih baik, dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki, papua barat harus di managemen dengan baik, melalui visi yang jelas, membangun sistem yang baik, dan sumber daya manusia yang mendukung managemen.,” tegas politikus Dapil Papua itu.

            Dengan kekayaan sumber daya alam dengan potensinya menyumbang lebih dari 30%, namun  yang terjadi menurut yorrys di papua indeks pembangunan manusia 10 tahun terakhir, papua berada diuruan 33 dari 33 provinsi, sebelum ada otsus papua berada di nomor 3 dari bawah. Dulu sebelum otsus meragukan Angka harapan hidup orang papua 50 tahun.

           Yang perlu harus segera ditangani adalah penyakit hiberkolose, penyakit malaria, angka kematian ibu dan anak-anak, tetapi setelah otsus 10 tahun angka harapan hidup masyarakat papua tinggal 48 tahun karena HIV sudah masuk hingga ke tingkat kabupaten.

Anggaran

            Pemerintah telah memberikan perhatian khusus kepada Papua mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK). Yorrys Raweyai berpesan kepada seluruh elemen Pemerintah Daerah dan masyarakat menyelesaikan masalah regulasi, serta konsisten melaksanakan UU No.21 Tahun 2001, yang secara jelas memberikan amanat melakukan percepatan dan keberpihakan anak bangsa terhadap masyarakat papua.

           Selama otsus diundangkan Papua Barat mendapatkan DAK sebesar 28 Triliun, selain dana APBN dan APBD. Dan kalau kita komper dengan indeks ekonomi di Papua, yorrys menyayangkan orang papua menempati rengking tertinggi dari seluruh penduduk Indonesia. “Disinilah ironisnya bahwa yang terkategori ter ada di papua, terbelakang termiskin, terbodoh, terbusana, semua ada di sini. Itu menjadi perhatian kita semua yang hadir di sini,”ajaknya.

          Yorrys mengharapkan semua program yang mengacu kepada komsisten UU No.21 tahun 2001, “Tidak perlu dibikin susah dan berfikir rumit, simple saja otsus tidak berlalu selamanya,otsus hanya berlaku selama 25 tahun dan sekarang berjalan 10 tahun. Otsus diberikan hanya diberikan 25 tahun dengan tujuan membangun masyarakat papua dengan angka anggaran 30%,” jelasnya.

SDM Berkualitas

           Kesehatan dalam rangka untuk menunjang Sumber Daya Manusia untuk membentuk manusia yang berkualitas sehat dengan pemerintah menganggarkan 17%.

          Selanjutnya dengan membuka isolasi melalui pembangunan infrastrukur, dilakukan bukan membuat trans provinsi. Tetapi membuka isolasi dengan dimulai dari kampung ke distrik, distrik ke kota. Selain itu bantuan anggaran pendidikan seperti BOS dan lainnya dianggarkan untuk mengangkat kualitas dan perekonomian rakyat Papua.

          Masalah Papua telah terjadi sejak Papua menjadi bagian integral dari Indonesia, dan pada saat itulah telah terjadi demoralisasi, yang harus kita mampu untuk mejelaskan dan mengajak pada seluruh bangsa Indonesia untuk harus bersama-sama melaksanakan percepatan pembangunan Papua, karena papua merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI. (as)