Ketua BKSAP Muhammad Hidayat Nurwahid (F-PKS) mengatakan, DPR mendukung penegakan kedaulatan di Perairan Indonesia. Karena itu, sudah sepatutnya Pemerintah Indonesia memberikan sanksi bagi nelayan Malaysia yang mencuri ikan di perairan Indonesia.

“Kalau ada penegakkan hukum itu bukan karena balas dendam tapi memang karena kedaulatan yang dilanggar,” tegasnya saat ditemui Parle di Auditorium Kegubernuran Sumatera Barat, Selasa, (12/4).

Siapapun yang melanggar, lanjutnya, bukan hanya nelayan Malaysia tapi nelayan dari Negara mana saja kalau memang melanggar ya.. seharusnya pemerintah Indonesia menangkap dan memprosesnya melalui mekanisme hukum yang dibenarkan oleh hukum Indonesia.

Dia menambahkan, kalau para nelayan itu betul-betul memang sudah melampaui batas atau lintas batas laut Indonesia ya.. mestinya mereka harus mendukung Indonesia untuk menegakkan hukum Indonesia, bukannya malah mempermasalahkan Indonesia.

“Disini saya kira penting Indonesia untuk membuktikan memang mereka telah melanggar batas laut Indonesia, mereka telah mencuri ikan Indonesia, dan layak dikenakan sanksi hukum Indonesia,” tuturnya.

Ini basisnya hukum, tegasnya. Kalau nanti antara kedua belah pihak ada komunikasi untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang ilegan ya.. silakan saja, kata Hidayat seraya menambahkan tapi hukum harus nomor satu.     

Sebab kalau hukum ini tidak ditegakkan nomor satu dan kita hanya berbasiskan kepada perkawanan, bertetanggaan saja ya.. kedepan akan terus menjadi pengulangan-pengulangan. Karena dia telah melanggar batas laut yang ada di Indonesia ya.. tentu dia harus kena sanksi hukum dengan sanksi hukum yang ada di Indonesia. “Hukum Indonesia harus ditegakkan kepada warganegara manapun yang masuk ke wilayah kedaulatan hukum Indonesia, termasuk kepada nelayan Malaysia ini,” jelas Hidayat.(iw)/foto:iw/parle.