Anggota Komisi I DPR RI Al Muzzammil Yusuf. Foto : Kresno/mr

Anggota Komisi I DPR RI Al Muzzammil Yusuf mempertanyakan pengelolaan organisasi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI).  Menurutnya,  TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik bertujuan menyajikan program siaran yang senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

“Visinya misinya TVRI itu tidak bersaing di ranah yang menjadi kekuatan TV swasta berjaringan. Visinya  muncul di pendidikan dan hiburan yang menguatkan persatuan dan keberagaman guna meningkatkan martabat bangsa, tapi operasionalisasinya enggak ke situ,” katanya dalam RDP Komisi I DPR RI dengan Direksi LPP TVRI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2019).

Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini mengkritisi, TVRI sebagai televisi “plat merah” yang justru membeli program siaran asing seperti Liga Inggris untuk konten penyiarannya. Menurut Muzzammil, TVRI semestinya mengangkat nilai- nilai budaya dan unsur kebhinekaan dalam kearifan lokal.

“TVRI itu dibiayai oleh uang rakyat. Maka harus menanyangkan tentang Indonesia dan kebhinekaan. Jadi, kalau TV swasta itu gambarannya kota, anak muda dan metropolis. Maka TVRI itu kalau saya bayangkan tentang  rakyat, desa, laut, hutan, kekayaan alam lainnya. Seharusnya seperti itu, maka tv swasta tidak bersaing dengan anda (TVRI),” katanya.

Ia menambahkan, dibandingkan dengan membeli program asing yang kurang bermanfaat bagi kepentingan bangsa. Lebih baik TVRI terus meningkatkan kreativitas dan konsisten dengan  konten yang kental dengan budaya lokal. Apalagi TVRI didukung dengan SDM yang ada di setiap daerah dan dilengkapi dengan 397 pemancar yang bisa dimaksimalkan.

“Jangan tanggung-tanggung, setiap pegawai di daerah itu mencari kearifan lokal yang bisa diekspos ke pusat.  Nah, bayangkan kalau TVRI konsisten konten yang kental dengan budaya lokal, bisa kalah itu tayangan Liga Primier,” terang legislator dapil Lampung I itu.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusumah (F-PD) mengusulkan agar TVRI menyediakan kanal bagi televisi parlemen sebagai public goods, sehingga masyarakat dapat mengetahui kinerja para wakilnya. Selain itu, melalui siaran tersebut masyarakat diharapkan dapat diberikan edukasi terkait kebijakan - kebijakan politik yang bersentuhan langsung dengan mereka.

“Mau ditonton atau tidak, ini adalah hak masyarakat untuk mengetahui apa parlemennya dan mereka juga bisa merasakan saat wakilnya memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi mereka,” tandas politisi milenial dari dapil Banten I ini. (ann/sf)