Sidang ke-124 Majelis IPU akan diselenggarakan pada tanggal 15-20 April 2011 di ATLAPA Convention Centre - Panama City, Panama. Sidang didahului dengan pertemuan Executive Committee pada tanggal 12-14 April 2011 untuk membahas hal-hal strategis termasuk perkembangan politik dunia saat ini yang berkaitan dengan keanggotaan IPU.

        Dr. Nurhayati Ali Assegaf, selaku Ketua Delri dan Presiden Coordinating Committee of Women Parliamentarians juga merupakan anggota Executive Committee secara aktif berpartisipasi dalam pembahasan dan penyampaian pemikiran terkait masalah suspensi keanggotaan Parlemen Mesir, Tunisia dan Libya di IPU, penguatan peran perempuan di IPU dan program prioritas dalam IPU Strategic Plan 2012-2017 khususnya dikaitkan dengan pengelolaan anggaran IPU. Terkait dengan anggaran IPU, Indonesia bersama Negara-negara lainnya tergabung dalam IPU Working Group on Contribution.

Sidang ke-124 Majelis IPU akan dibuka secara resmi oleh H.E.  Mr. Jose Munoz Molina, Speaker of National Assembly of Panama pada tanggal 15 Arpil 2011. Tema utama persidangan kali ini adalah Parliamentary accountability: Living up to People’s expectations. Delri yang diketuai DR. Nurhayati Ali Assegaf, dan beranggotakan Max Sopacua, Anton Sukartono Suratto, Dodi Reza Alex Noerdin, Puan
Maharani, Evita Nursanty, Luthfi Hasan Ishaaq dan Teguh Juwarno akan berbagi tugas dalam menjamin partisipasi aktif Delri di berbagai pertemuan pleno dan komite, maupun pertemuan bilateral dengan delegasi Parlemen berbagai Negara.

Selaku Ketua Asia Pacific Group, Delri akan memimpin pertemuan pada tanggal 15 April 2011 dan dilanjutkan dengan jamuan makan siang seusai pertemuan. Di samping itu, dalam pertemuan Parlemen Negara-negara OKI pada hari yang sama, Delri juga akan sekaligus menyampaikan undangan ke pertemuan the Seventh Parliamentary Union of the OIC Member Countries (PUIC) Conference pada bulan Januari 2012 di Indonesia.

Dalam persidangan IPU ini, Delri telah menyampaikan proposal emergency item yang berjudul “The Role of the IPU in Assuring the Democratic Transitional Process towards the Empowerment of Women in the Middle East and North Africa region”.